Kota Bekasi – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Minggu (27/7/2025).
Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kami memastikan barang-barang Bulog seperti beras, minyak goreng, dan gula betul-betul tersedia di Koperasi Merah Putih,” kata Ahmad Rizal.
Menurutnya, hasil sidak menunjukkan bahwa stok bahan pangan tersedia lengkap dan dalam kondisi baik. Melalui program SPHP, Bulog menyalurkan beras berkualitas dengan harga lebih terjangkau dari pasaran, guna mengendalikan lonjakan harga.
“Harga beras di pasar rata-rata di atas Rp 13.000 per kilogram, sedangkan di Koperasi Merah Putih hanya Rp 12.500. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Rizal juga menekankan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih akan memotong rantai distribusi pangan, dari pabrik langsung ke koperasi, sehingga harga lebih stabil dan transparan.
“Koperasi ini menjawab kebutuhan pokok rumah tangga secara langsung, sekaligus memperpendek rantai distribusi. Ini akan sangat meringankan ibu-ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya.
Koperasi Merah Putih Jadi Transformasi Sosial dan Ekonomi
Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan di era Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini mencakup tujuh unit usaha strategis: toko sembako, klinik desa, layanan logistik, simpan pinjam, cold storage, apotek, dan kantor koperasi.
Presiden Prabowo telah meresmikan peluncuran nasional Kopdes Merah Putih secara simbolis di Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 80 ribu koperasi ditargetkan berdiri di seluruh Indonesia secara serentak.
Salah satunya adalah KKMP di Jatimakmur, Bekasi, yang diresmikan Pemerintah Kota Bekasi pada Senin (21/7/2025).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa koperasi ini merupakan simbol kesiapan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
“Koperasi ini jadi contoh. Dengan koperasi, masyarakat bisa mendapat barang kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah, dan keuntungannya dibagikan kembali dalam bentuk dividen kepada anggota,” kata Tri.
Tri menambahkan, seluruh 56 kelurahan di Kota Bekasi telah memiliki koperasi dengan legalitas notarial. Pemkot akan mendukung koperasi melalui sinergi dengan BUMD dan pengawasan langsung dari Dinas Koperasi dan UKM.
“Tugas dinas adalah mendampingi sejak awal, mulai dari pembentukan, pelatihan, hingga implementasi. Semua ini untuk mencegah kebocoran pendapatan, sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Selain menjual sembako, KKMP Jatimakmur juga melibatkan pelaku UMKM lokal dalam rantai produksi, sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga penggerak ekonomi komunitas.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
