Kota Bekasi — Keuangan Pemerintah Kota Bekasi tengah mengalami tekanan berat akibat membengkaknya alokasi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyebut kondisi tersebut sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada tahun mendatang.
“Ini sudah di ambang batas. Kita harus segera meningkatkan PAD secara signifikan tahun depan,” ujar Sardi.
Belanja Pegawai Capai 45 Persen, Belum Termasuk 3.000 Pegawai Kategori Jasa
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa saat ini belanja pegawai telah mendekati 45 persen dari total APBD. Jumlah tersebut belum mencakup sekitar 3.000 tenaga kerja kategori R3 dan R4, yang saat ini masih tercatat dalam pos belanja jasa.
“Belanja pegawai kita ini cukup luar biasa, sudah mendekati 45 persen. Itu di luar dari 3.000 tenaga kerja kategori R3 dan R4 yang masih tercatat sebagai belanja jasa,” kata Tri di Balai Kota Bekasi, Senin (4/8/2025).
Tri menambahkan, jika seluruh pegawai non-ASN itu dikategorikan sebagai belanja pegawai, maka alokasi anggaran bisa mencapai 50 persen dari total APBD.
Pemkot Bekasi Tak Akan Lakukan PHK, Fokus Dongkrak Pendapatan
Meski demikian, Tri memastikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga kerja kontrak atau honorer.
“Kita tidak akan ada PHK. Tapi bagaimana sekarang kita melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan kita. Kalau pendapatan naik, otomatis persentase belanja pegawai menurun,” ujarnya.
Tri menegaskan, strategi pemerintah adalah meningkatkan pendapatan daerah agar dominasi belanja pegawai dalam struktur APBD dapat ditekan secara proporsional.
“Saya masih cukup optimis. Karena di beberapa daerah lain justru yang dilakukan adalah pemutusan kontrak,” tegasnya.
4.000 TKK Masih Menunggu Nasib Jadi PPPK
Masalah ini kian kompleks dengan masih adanya sekitar 4.000 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menunggu kejelasan status di tengah tekanan anggaran yang semakin berat.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkot Bekasi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga pelayanan publik dan stabilitas kepegawaian.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Saya ber harap bisa mendapatkan bantuan permodala Usaha Kuliner
Saya mengontrak di Jl kali abang tengah gg. Kelinci 2 rt 003/015 no 6 Rumah H Yasin depan Masjid Alwusto
Bantuan permodalan sangat saya harapkan