Kota Bekasi – Di tengah sorotan publik atas mutasi besar-besaran 250 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, suasana birokrasi yang semula disebut “disegarkan” justru makin keruh oleh aroma transaksional.
Sebuah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diduga beranggotakan para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi beredar luas.
Nama grupnya sederhana—“Pimpinan BUMD”—namun isinya menyingkap relasi kekuasaan yang lebih rumit dari sekadar urusan administrasi pemerintahan.
Dalam tangkapan layar itu, seseorang dengan nama TA—yang disebut-sebut sebagai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto—memulai percakapan santai:
“Selamat siang, selamat weekend. Bagaimana rencana kita family gathering suami dan istri. Kalau diadakan Senin malam Selasa atau Selasa malam Rabu. Cari glamping tenda sekitar Sentul saja.”
Balasan dari anggota lain cepat datang, penuh antusias dan kepatuhan:
“Siaaappp ikut arahan,” tulis seorang anggota berinisial DR.
“Siap, selamat pagi dan selamat weekend Pak Wali,” sambung AS, Direktur PT Sinergi Patriot Kota Bekasi.
Obrolan berlanjut lebih jauh. DR menambahkan dengan ringan namun sarat makna:
“Happy Sunday. Nginap 1 malam ya Pak Wali? Di Pullman Ciawi. PTMP siap sponsor 6 kamar,” timpal DR, David Hendradjid Rahardja, Direktur PT Mitra Patriot (PTMP) Kota Bekasi
Dan di sinilah publik mulai berhenti tertawa. Pertanyaannya sederhana: sejak kapan hubungan kepala daerah dan direksi BUMD begitu cair hingga urusan “family gathering” pun bisa disponsori?
Hanya beberapa hari sebelumnya, Tri Adhianto menggebrak dengan rotasi pejabat besar-besaran—250 orang digeser dalam satu hari.
Baca Juga: Kursi Kosong di Balik Mutasi Massal Pemkot Bekasi
Ia menyebutnya “penyegaran birokrasi untuk memperkuat pelayanan publik.” Tapi publik justru mencium sesuatu yang lain: aroma “pembenahan” yang terasa lebih politis ketimbang administratif.
Bocoran percakapan WhatsApp itu hanya memperkuat persepsi bahwa, di balik jargon reformasi birokrasi, masih terselip pola lama: relasi kuasa yang berbalut kekerabatan dan transaksi.
Di kalangan pejabat Bekasi, gaya Tri mulai dibandingkan dengan pendahulunya, Rahmat Effendi alias Pepen, yang kini menjadi terpidana korupsi. Pepen dikenal gemar berpetualang keluar daerah—offroad, studi banding, bahkan sempat pelesiran ke Inggris—bersama para pejabat.
Baca Juga: Mutasi Massal, Birokrasi Bekasi di Persimpangan Etik
Tapi perjalanan-perjalanan itu, menurut dakwaan KPK, bukan sekadar rekreasi: di baliknya ada aliran uang, negosiasi jabatan, dan pembangunan vila pribadi yang disamarkan sebagai proyek glamping bernama Jasmine.
Kini, ketika kata “glamping” kembali muncul dalam percakapan pejabat Bekasi, publik tentu punya alasan untuk mencurigai pengulangan sejarah. Bedanya, kali ini tak perlu kaki tangan dan koper uang; cukup percakapan digital yang menyebar lebih cepat dari surat panggilan jaksa.
Tri Menjawab
Dikonfirmasi soal percakapan itu, Tri Adhianto tak menampik keberadaannya. Ia justru menanggapinya ringan. “Apa salahnya menjalin harmonisasi dengan jajaran di bawah?” ujarnya.
Ketika ditanya apakah rencana glamping itu hanya “bungkus” untuk koordinasi, Tri menjawab santai. “Kalau koordinasi bisa di mana saja, kenapa tunggu glamping?” katanya.
Baca Juga: Birokrasi Bekasi di “Meja Judi” Jabatan
Soal bocornya percakapan grup, Tri mengaku tak merasa perlu risau.
“Sekarang semua serba terbuka, tidak bisa ditutupi. Justru ini pengingat agar kami tidak macam-macam dan serius menjalankan pemerintahan,” ucapnya.
Enteng—kata itu tepat menggambarkan cara sebagian pejabat menanggapi masalah serius di negeri ini. Seolah tak ada garis batas antara jabatan publik dan kegiatan pribadi: antara fasilitas negara dan hiburan akhir pekan.
Baca Juga: Tantangan Wali Kota Bekasi dan Bayang-bayang Transaksi Jabatan
Padahal, bagi publik yang setiap hari membayar pajak, satu kamar hotel yang “disponsori” bisa berarti satu bayi yang tak mendapat imunisasi, atau satu jalan lingkungan yang tetap berlubang.
Kita tentu berharap Bekasi belajar dari masa lalu. Namun, jika pola lama terus diulang dengan wajah baru, maka reformasi birokrasi yang dijanjikan tak ubahnya glamping politik—nyaman, hangat, tapi hanya sementara. Begitu tenda dilipat, yang tersisa hanyalah jejak kaki di tanah basah kekuasaan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
