Kota Bekasi — Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) Bekasi Raya menyoroti langkah Pemerintah Kota Bekasi yang menutup Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk keperluan perbaikan tanpa menyediakan fasilitas penyeberangan alternatif.
Kondisi ini membuat pejalan kaki terpaksa mengambil risiko saat menyeberang jalan yang ramai kendaraan.
Koordinator Kopeka Bekasi Raya, Okie, melalui keterangan yang disampaikan pegiat pejalan kaki Ihsan, menyebut penutupan JPO seharusnya tidak dilakukan tanpa solusi.
“Penutupan JPO harus diiringi fasilitas aman, bukan dibiarkan begitu saja. Seharusnya Pemkot menyediakan alternatif seperti pelican crossing di sekitar lokasi atau di titik terdekat selama perbaikan berlangsung,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, kondisi di lapangan justru memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam melindungi pejalan kaki.
“Kalau pejalan kaki diarahkan menyeberang di perempatan MM, di sana tidak ada zebra cross dan tidak ada petugas Dishub yang berjaga,” katanya
Kopeka juga menilai ketiadaan informasi dan penunjuk arah bagi pejalan kaki memperburuk keadaan.
“Selain tanda larangan naik JPO, harusnya ada petunjuk jelas ke mana pejalan kaki bisa menyeberang dengan aman dan nyaman,” tambahnya.
Lebih jauh, Kopeka menegaskan bahwa renovasi JPO harus sekaligus memastikan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat.
“JPO yang diperbaiki harus ramah penyandang disabilitas. Bukan hanya untuk kita yang non-disabilitas, tapi juga mereka yang memakai kursi roda atau alat bantu lainnya,” tegasnya.
Kopeka berharap Pemkot Bekasi segera memasang fasilitas penyeberangan sementara, menempatkan petugas Dishub di titik rawan, serta memberi informasi yang jelas agar keselamatan pejalan kaki tetap terjaga selama renovasi berlangsung.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
