Jakarta – Di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe berdiri di antara kepala daerah lain yang menerima hibah kendaraan pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Secara simbolik, acara ini disebut sebagai penguatan sinergi antar daerah. Namun di balik seremoni itu, terselip potret relasi yang timpang antara ibu kota dan kota penyangganya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan 14 unit kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran kepada 14 kepala daerah bupati dan wali kota.
Kota Bekasi menjadi salah satu penerima, dengan jatah satu unit mobil pemadam berkapasitas 10.000 HP-WT, dilengkapi High Pressure Pump Unit untuk penanganan kebakaran skala besar.
Kendaraan ini dirancang untuk bekerja di kondisi ekstrem: tekanan tinggi memungkinkan air menjangkau titik api di lokasi padat, kawasan industri, atau wilayah dengan akses terbatas. Secara teknis, ini adalah armada yang dibutuhkan kota dengan kepadatan tinggi seperti Bekasi.
Kota Padat, Armada Terbatas
Bekasi dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan permukiman dan kawasan industri tercepat di Jabodetabek. Kepadatan penduduk, kawasan industri yang berdempetan dengan permukiman, serta infrastruktur lama menciptakan risiko kebakaran yang tinggi.
Namun selama ini, kapasitas armada pemadam kebakaran kerap tertinggal dari laju pembangunan kota. Di sinilah hibah satu unit kendaraan ini menjadi penting—sekaligus mengundang pertanyaan: mengapa kota sebesar Bekasi masih harus bergantung pada hibah antarprovinsi untuk layanan keselamatan dasar?
Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.
“Bantuan kendaraan pemadam kebakaran ini akan kami manfaatkan secara maksimal untuk melindungi masyarakat,” ujar Bobihoe, Senin (29/12/2025).
Ia menekankan bahwa kepadatan wilayah Kota Bekasi menuntut kesiapsiagaan tinggi aparat pemadam kebakaran, terutama menghadapi kebakaran permukiman dan kawasan industri.
Sinergi atau Penutup Kekurangan?
Dalam narasi resmi, hibah ini disebut sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah. Bobihoe pun menegaskan pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam menghadapi potensi bencana perkotaan.
Namun bagi sebagian pengamat kebijakan publik, hibah semacam ini juga mencerminkan kesenjangan kapasitas fiskal dan perencanaan antar daerah. DKI Jakarta, dengan APBD ratusan triliun rupiah, mampu memperbarui armada dan sekaligus “menyisihkan” bantuan. Sementara kota-kota penyangga seperti Bekasi masih berjuang menutup kebutuhan dasar pelayanan publik.
Satu unit mobil pemadam dengan teknologi tinggi tentu membantu. Tetapi dalam konteks luas, ia hanya satu potongan kecil dari kebutuhan sistem pemadam kebakaran yang ideal: jumlah armada, sebaran pos, kualitas SDM, hingga integrasi dengan tata kota.
Harapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kendaraan hibah tersebut dapat langsung dioperasikan sesuai kebutuhan daerah penerima, tanpa terjebak dalam prosedur administratif yang berlarut.
Harapannya sederhana namun strategis: pelayanan darurat menjadi lebih responsif, dan kapasitas daerah penerima meningkat secara nyata.
Di Antara Seremoni dan Realitas
Penyerahan hibah di Monas berakhir dengan foto bersama dan pernyataan optimistis. Namun bagi Kota Bekasi, tantangan sesungguhnya baru dimulai: memastikan bahwa tambahan satu unit armada ini benar-benar berdampak di lapangan, di tengah keterbatasan sarana dan tingginya risiko kebakaran.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Adinda Fitria Yasmin)
