Kota Bekasi – Ulang tahun ke-56 Wali Kota Bekasi Tri Adhianto seharusnya menjadi alarm, bukan seremoni. Di usia yang matang bagi seorang kepala daerah, publik tak lagi membutuhkan pidato optimistis atau unggahan ucapan selamat di media sosial. Yang dibutuhkan warga Bekasi adalah jawaban jujur: mengapa jarak antara narasi pembangunan dan realitas hidup sehari-hari kian menganga?
Selama bertahun-tahun, Pemerintah Kota Bekasi memproduksi bahasa pembangunan yang terdengar meyakinkan: kota modern, ramah investasi, dan berdaya saing.
Namun di balik spanduk dan paparan presentasi, warga masih berkutat dengan persoalan elementer. Banjir datang nyaris rutin, jalanan macet menjadi bagian dari keseharian, dan layanan publik berjalan lamban serta berbelit. Di sinilah narasi bertabrakan dengan fakta.
Banjir adalah contoh paling telanjang dari kegagalan struktural. Setiap musim hujan, wilayah-wilayah yang sama kembali terendam. Pemerintah kota berulang kali mengedarkan alasan klasik: kiriman air dari hulu, cuaca ekstrem, atau kewenangan lintas daerah.
Alasan-alasan itu mungkin benar secara teknis, tetapi terasa hampa ketika tidak disertai keberanian politik untuk membenahi tata ruang, menertibkan bangunan bermasalah, dan membuka data penggunaan anggaran pengendalian banjir secara transparan.
Tata ruang Bekasi pun kian kabur. Alih fungsi lahan terus terjadi, sering kali dengan restu kebijakan. Ruang terbuka hijau menyusut, daerah resapan dikorbankan, sementara izin pembangunan terus bergulir.
Dalam situasi seperti ini, banjir bukan bencana alam semata, melainkan konsekuensi dari keputusan politik. Pertanyaannya sederhana: siapa yang diuntungkan, dan siapa yang terus menanggung risikonya?
Layanan publik tidak luput dari sorotan. Digitalisasi kerap dipromosikan sebagai terobosan, tetapi bagi banyak warga, mengurus administrasi dasar masih terasa melelahkan. Antrean panjang, informasi yang simpang siur, dan respons aparat yang tidak seragam menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh praktik di lapangan. Modernisasi yang hanya berhenti di slogan tak akan mengubah pengalaman warga.
Tri Adhianto dikenal piawai merawat stabilitas politik. Ia mampu menjaga hubungan dengan berbagai kepentingan, dari birokrasi hingga elite lokal. Namun stabilitas yang dibangun di atas kompromi berlebihan berisiko melanggengkan status quo. Kota ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil sikap, bukan sekadar penyeimbang kepentingan.
Di usia 56 tahun, pertanyaan tentang warisan kepemimpinan menjadi tak terelakkan. Apakah Tri Adhianto akan dikenang sebagai wali kota yang tegas membenahi akar persoalan—atau sebagai figur yang lihai mengelola citra sambil membiarkan masalah struktural diwariskan ke periode berikutnya?
Kepemimpinan sejati menuntut keberpihakan yang jelas. Berpihak pada warga yang rumahnya terendam, bukan pada pengembang yang mengorbankan ruang hidup. Berpihak pada pelayanan publik yang bersih dan efisien, bukan pada kenyamanan birokrasi. Tanpa itu, ulang tahun hanya menjadi penanda usia, bukan kematangan kepemimpinan.
Masalah jalan rusak menambah daftar panjang ironi pembangunan Bekasi. Di berbagai sudut kota, jalan berlubang dan bergelombang menjadi pemandangan sehari-hari—bahkan di ruas yang berstatus jalan utama.
Pemerintah kota kerap berdalih soal anggaran, cuaca, atau proses administrasi. Namun bagi warga, jalan rusak adalah bukti paling kasatmata dari kegagalan pengelolaan kota. Ia tidak bisa ditutupi narasi makro atau infografik capaian.
Kerusakan jalan juga membuka pertanyaan lebih dalam soal prioritas dan keterbukaan. Proyek perbaikan sering datang tambal sulam, tanpa kejelasan perencanaan jangka panjang.
Informasi anggaran, penunjukan pelaksana, hingga standar kualitas pekerjaan jarang disampaikan secara utuh kepada publik. Di ruang hampa informasi itulah, kecurigaan tumbuh. Bukan karena warga gemar curiga, melainkan karena pemerintah tak cukup terbuka.
Keterbukaan seharusnya menjadi fondasi pemerintahan kota yang mengklaim diri modern. Namun transparansi di Bekasi masih terasa selektif. Data tersedia, tetapi sulit diakses. Laporan ada, tetapi tak ramah dipahami. Partisipasi publik dipuji dalam pidato, tetapi kerap dikesampingkan dalam pengambilan keputusan strategis. Tanpa keterbukaan yang nyata, kepercayaan publik hanya akan terus terkikis.
Bekasi tidak kekurangan janji. Yang langka adalah konsistensi dan keberanian untuk menepatinya. Ulang tahun ke-56 Tri Adhianto mestinya menjadi titik balik: apakah ia akan membuka ruang koreksi, memperjelas arah kebijakan, dan menempatkan kepentingan warga sebagai pusat keputusan—atau tetap bertahan pada pola lama yang aman bagi kekuasaan, namun mahal bagi kota.
Sejarah kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering seorang wali kota tampil meyakinkan, melainkan dari jejak konkret yang ditinggalkan di jalan-jalan kota, di rumah-rumah yang tak lagi kebanjiran, dan di birokrasi yang melayani tanpa berbelit.
Bekasi sedang mencatat. Dan waktu tidak pernah berpihak pada mereka yang memilih diam di balik narasi. Dirgahayu Tri Adhianto.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Editorial Gobekasi.id)
