Kota Bekasi – Di tengah dorongan efisiensi anggaran dan masih banyaknya keluhan warga soal infrastruktur dasar, pembangunan gapura bernilai hingga Rp1 miliar di kawasan Perumahan Dukuh Zamrud, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, justru memantik tanda tanya besar.
Bukan hanya soal anggarannya, tetapi soal kepekaan wakil rakyat dalam membaca kondisi warganya sendiri.
Di sekitar lokasi gapura berdiri, kondisi jalan lingkungan masih berlubang dan rusak. Saat hujan turun, lubang jalan tertutup genangan dan membahayakan pengendara.
Ironisnya, di tengah situasi tersebut, proyek gapura megah tetap berjalan.
“Kalau malam atau hujan itu bahaya sekali. Jalan rusak sudah lama, tapi kok yang diprioritaskan malah gapura,” ujar Asep (42), warga setempat.
Kondisi ini membuat warga mempertanyakan arah kebijakan dan prioritas anggaran yang diusulkan DPRD. Apalagi, proyek tersebut bukan program teknis dari dinas, melainkan usulan politik anggota DPRD Kota Bekasi yang masuk dalam APBD.
Berdasarkan informasi yang berkembang, usulan pembangunan gapura itu berasal dari H. Agus Rohadi, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Fakta ini menjadi sorotan publik. Sebab, di saat pemerintah daerah dan masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran serta pentingnya efisiensi, justru muncul proyek bernilai besar yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau alasannya identitas wilayah, ya kami paham. Tapi apa lebih penting dari jalan yang tiap hari kami pakai? Ini seperti dipaksakan,” kata Siti (35), warga lainnya.
Warga menilai, pembangunan gapura tidak menjawab persoalan mendesak yang mereka hadapi sehari-hari. Banjir musiman, drainase yang belum optimal, serta jalan lingkungan yang rusak masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata. Dalam konteks itu, gapura dinilai lebih sebagai simbol, bukan solusi.
“Kalau Rp1 miliar dipakai buat benerin jalan dan saluran air, hasilnya langsung kami rasakan. Tapi gapura? Jujur saja, itu tidak menjawab masalah kami,” ujar Rudi (50).
Kritik warga mengarah pada nalar pembangunan dan sensitivitas politik anggaran. Sebab, APBD adalah uang rakyat yang seharusnya dialokasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak langsung. Ketika proyek simbolik justru lolos dengan anggaran besar, publik wajar mempertanyakan proses dan pertimbangan di baliknya.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka mengenai alasan urgensi proyek gapura tersebut, termasuk mengapa proyek itu dinilai lebih prioritas dibanding perbaikan infrastruktur lingkungan. Ketertutupan ini justru memperkuat kesan bahwa sebagian wakil rakyat kurang peka terhadap denyut kebutuhan warga.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar berdiri atau tidaknya sebuah gapura. Yang dipersoalkan adalah siapa yang mengusulkan, atas dasar apa, dan untuk kepentingan siapa anggaran itu dipaksakan di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perbaikan dasar.
“Kalau memang ini wakil rakyat kami, seharusnya tahu apa yang paling kami butuhkan,” ujar seorang warga lainnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
