Kota Bekasi – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merapikan peta fiskal daerah jelang implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pada Jumat (9/1/2026), seluruh kepala daerah kabupaten/kota dikumpulkan dalam Rapat Evaluasi APBD di Gedung Negara Pakuan, Bandung.
Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyamakan arah kebijakan belanja daerah di tengah tekanan fiskal yang diproyeksikan meningkat tahun ini.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yudianto, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Dicky Irawan.
Rapat dimulai pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari setiap kabupaten/kota turut mendampingi.
Tiga Fokus Instruksi: Transparansi, Prioritas dan Efisiensi
Dalam arahannya, Dedi menekankan tiga fokus utama yang wajib diterjemahkan dalam APBD 2026: transparansi penggunaan anggaran, penetapan prioritas pembangunan, dan efisiensi belanja daerah.
Transparansi anggaran bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi kini diwajibkan dipublikasikan melalui kanal digital termasuk media sosial.
“Masyarakat perlu tahu anggaran itu digunakan untuk apa, berapa besarnya, dan apa dampaknya,” ujar Dedi di hadapan para kepala daerah.
Belanja prioritas dipetakan pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan—tiga sektor yang disebut sebagai “modal kesejahteraan daerah”.
Adapun efisiensi menjadi konsekuensi dari menurunnya dana transfer serta pengetatan ruang fiskal. Dedi meminta pemda berani memangkas belanja yang dianggap tidak mendasar, antara lain perjalanan dinas, pengadaan non-esensial, dan kegiatan seremonial.
Bekasi Merespons: Setiap Rupiah Harus Ada Dampaknya
Instruksi itu langsung direspons Tri Adhianto. Ia menyebut Kota Bekasi siap mengadaptasi arahan Gubernur Jawa Barat dan menyesuaikan desain APBD 2026 agar fokus, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Kami akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Tri.
Transparansi, ujar Tri, tidak berhenti pada laporan ke pusat, tetapi membuka data kepada publik. Bekasi disebut akan memperkuat kanal digital untuk mempublikasikan rincian anggaran dan realisasi belanja.
Tekanan Fiskal dan Kebutuhan Penyesuaian
Evaluasi anggaran tahun ini tidak berlangsung dalam ruang kosong. Tekanan fiskal menjadi konteks penting. Pemerintah daerah menghadapi pemangkasan alokasi transfer pemerintah pusat, penurunan elastisitas pendapatan daerah, serta kenaikan biaya layanan publik.
Dalam situasi itu, penentuan prioritas menjadi lebih krusial. Bekasi, misalnya, harus mempertahankan pembangunan infrastruktur dasar di tengah peningkatan kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama akibat pertumbuhan populasi produktif dan urbanisasi.
“Melalui evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, Kota Bekasi dapat menyempurnakan perencanaan anggaran agar tetap adaptif terhadap kondisi fiskal,” ujar Tri.
Menjaga Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional
Pertemuan di Bale Pakuan juga menjadi arena sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan APBD sebagai instrumen fiskal penyelenggaraan pemerintahan daerah, keselarasan kebijakan menjadi faktor untuk menjaga kontinuitas pembangunan.
Kehadiran jajaran TAPD dari Kota Bekasi mempertegas proses tersebut. Bekasi menjadi salah satu kota dengan komposisi belanja strategis yang sensitif terhadap isu kesejahteraan urban: mulai transportasi, kesehatan masyarakat, hingga layanan sanitasi.
“Kota Bekasi memastikan APBD 2026 disusun secara efisien, transparan dan tepat sasaran, sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional,” tutup Tri Adhianto dengan komitmennya.
Rapat evaluasi APBD 2026 itu menjadi penanda bahwa pemerintah provinsi tidak hanya ingin memastikan kepatuhan teknis, tetapi juga mendorong perubahan kultur pengelolaan anggaran: dari administrasi menuju akuntabilitas, dari seremonial menuju substansi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Sufi P.A)
