Kota Bekasi – Sejumlah kebijakan PT Mitra Patriot (Perseroda) kembali menjadi sorotan DPRD Kota Bekasi. Kebijakan pengelolaan kontainer di kawasan wisata Kalimalang hingga rencana penjualan armada Bus Transpatriot dinilai minim transparansi dan komunikasi kepada publik maupun legislatif.
Komisi III DPRD Kota Bekasi menyatakan tengah menyiapkan rekomendasi resmi kepada Wali Kota Bekasi untuk mengevaluasi kinerja direksi BUMD tersebut.
“Kami justru mengetahui persoalan setelah ramai jadi pembicaraan masyarakat. Baru kemudian kami paham ada masalah,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, Senin (19/1/2026).
Kontainer Kalimalang dan Bus Transpatriot
Salah satu polemik yang menjadi perhatian adalah pemasangan kontainer di kawasan Kalimalang untuk kegiatan usaha. Kebijakan ini ramai dikritik lantaran dianggap mengganggu estetika kawasan, kurang koordinasi dengan perangkat daerah, serta tidak melalui proses konsultasi dengan DPRD.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan rencana penjualan armada Bus Transpatriot, layanan transportasi kota yang dibentuk pemerintah daerah sejak 2018. Program ini sebelumnya menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik di sektor transportasi dan sempat digadang bakal terintegrasi dengan transportasi regional.
Hingga kini, Komisi III mengklaim tidak pernah menerima paparan resmi terkait alasan penjualan maupun arah pemanfaatan aset setelah dijual.
“Termasuk soal kontainer dan penjualan bus. Semua ini sedang kami sikapi,” ujar Arif.
Menuju Rekomendasi Evaluasi
Hasil rapat internal Komisi III menyepakati langkah berupa rekomendasi evaluasi terhadap Direktur PT Mitra Patriot. Meski begitu, DPRD memberi kesempatan enam bulan bagi perseroan untuk melakukan perbaikan.
“Kami masih memberi kesempatan enam bulan ke depan, tapi ini sudah menjadi peringatan keras,” kata Arif.
Menurut dia, komunikasi terbuka antara BUMD dan DPRD merupakan aspek strategis dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut pelayanan publik. Ketiadaan pelaporan maupun update kerja dianggap memicu polemik dan memperbesar resistensi publik.
Sorotan ke Pembina BUMD
Selain mengevaluasi direksi, DPRD juga menyoroti peran Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bekasi sebagai pembina BUMD yang dinilai kurang proaktif dalam memberi arahan maupun koreksi terhadap PT Mitra Patriot.
“Kabag Ekonomi sebagai bagian dari struktur pembina BUMD harus mampu memberikan masukan positif dan korektif agar kinerja ke depan lebih baik,” ujar Arif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Mitra Patriot belum memberikan keterangan terkait kritik DPRD dan rencana rekomendasi Komisi III.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
