Kabupaten Bekasi — Pemerintah pusat memastikan penanganan banjir di Kabupaten Bekasi, akan menjadi agenda prioritas.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau lokasi penanganan banjir di Desa Setiamekar, Kecamatan Sukawangi, Sabtu (24/1/2026).
“Pokoknya kita beresin masalah ini. Hari ini mungkin tidak bisa maksimal, tapi saya akan berusaha maksimal agar ini tidak terulang lagi,” kata Dody.
Menurut Dody, negara hadir dan bertanggung jawab memberikan solusi jangka panjang kepada masyarakat terdampak. Penanganan teknis banjir di Bekasi dinilai sudah memiliki desain dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Namun pengerjaan belum dapat dimulai karena menyangkut kewenangan daerah dan persoalan pembebasan lahan.
“Saya akan berdiskusi dengan Plt Bupati dan gubernur karena ada permasalahan lahan yang harus dibebaskan,” ujar dia.
Tidak Bisa Parsial
Bekasi memiliki titik rawan banjir terutama pada aliran Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang kerap meluap ke permukiman.
Dody menilai penanganan sungai tidak cukup hanya dengan pelebaran badan sungai. Pendekatan yang dibutuhkan melibatkan pengelolaan dari hulu hingga hilir, pengamanan bantaran, pengendalian sedimentasi, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan.
“Pendekatan harus komprehensif,” katanya.
Dody menegaskan pemerintah pusat tidak menginginkan solusi tambal sulam. Penanganan banjir Bekasi harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Harus ada sinergi kewenangan agar solusi benar-benar tuntas,” ujarnya.
Menunggu Progres Daerah
Kesiapan daerah, terutama dalam penyelesaian lahan, menjadi faktor kunci. Pemerintah pusat mengaku berkomitmen memberikan dukungan, namun langkah konkret di lapangan bergantung pada pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas lahan. Tanpa itu, risiko banjir dinilai berpotensi terus berulang.
Dody membuka peluang adanya langkah lanjutan jika progres pembebasan lahan dan akses penanganan menunjukkan perkembangan signifikan hingga Mei–Juni mendatang.
Rencana tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah pusat berharap penanganan banjir Bekasi tidak kembali tersendat oleh persoalan klasik tata ruang dan pembebasan lahan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Sufi P.A)
