Kota Bekasi — Realisasi investasi di Kota Bekasi sepanjang 2025 gagal memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dari target investasi sebesar Rp 14,66 triliun, realisasi yang tercatat hanya mencapai Rp 11,57 triliun atau sekitar 79 persen.
Capaian tersebut tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Priadi Santoso.
“Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp 11,57 triliun atau 79 persen dari target,” kata Priadi, Kamis (5/2/2026).
Priadi mengungkapkan sejumlah faktor yang menghambat laju investasi di Kota Bekasi.
Salah satu kendala utama adalah belum tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif sebagai acuan promosi dan pengembangan sektor unggulan.
Selain itu, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan LKPM turut memengaruhi pencatatan realisasi investasi.
Tekanan biaya produksi juga menjadi persoalan tersendiri. Kenaikan upah minimum dinilai berdampak pada struktur biaya usaha, terutama bagi sektor padat karya.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur serta tutupnya sejumlah usaha ritel besar ikut melemahkan iklim usaha di wilayah penyangga ibu kota tersebut.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. DPMPTSP berencana menyusun peta potensi investasi sebagai panduan arah pengembangan usaha dan daya tarik investor.
Pemerintah daerah juga akan mengintensifkan sosialisasi kewajiban pelaporan LKPM kepada pelaku usaha.
“Koordinasi dengan perangkat daerah kami perkuat, termasuk upaya pengendalian harga barang dan jasa agar dunia usaha tetap kompetitif,” ujar Priadi.
Selain itu, peningkatan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan lahan kosong maupun terbengkalai menjadi prioritas lain untuk mendorong masuknya investasi baru. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat memperbaiki persepsi investor terhadap kemudahan dan kepastian berusaha di Kota Bekasi.
Priadi menegaskan, di tengah tekanan kondisi ekonomi nasional, pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Pemkot Bekasi, kata dia, juga aktif menyampaikan berbagai hambatan perizinan dan kendala lapangan yang berpotensi menghambat investasi kepada pemerintah di tingkat lebih tinggi.
Sementara itu, target investasi Kota Bekasi untuk 2026 masih menunggu penetapan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Adinda Fitria Yasmin)
