Kota Bekasi — Program beasiswa Pemerintah Kota Bekasi kembali menjadi sorotan. Kuota 1.500 penerima yang digulirkan untuk mahasiswa tahun 2026 dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga, terutama mereka yang menempuh pendidikan tinggi di luar Kota Bekasi.
Isu ini mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Persatuan Mahasiswa Bekasi (Permasi) Jakarta Raya, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menilai kebijakan yang memprioritaskan penerima dari perguruan tinggi di dalam wilayah Kota Bekasi berpotensi membatasi akses bagi mahasiswa asal Bekasi yang terpaksa kuliah di luar daerah.
“Kami melihat ada ketimpangan. Banyak mahasiswa Bekasi yang kuliah di luar kota bukan karena pilihan, tapi karena keterbatasan program studi dan daya tampung di sini,” ujar Ketua Umum Permasi Jakarta Raya, Marhadi, usai audiensi.
Kebijakan beasiswa ini sebelumnya dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan lokal.
Dengan memprioritaskan kampus dalam kota, pemerintah berharap terjadi penguatan institusi pendidikan di Bekasi sekaligus perputaran ekonomi di wilayah tersebut.
Namun, di lapangan, pilihan program studi di Kota Bekasi belum sepenuhnya beragam. Sejumlah mahasiswa memilih kampus di Jakarta atau kota lain untuk bidang-bidang tertentu yang belum tersedia di dalam kota. Di titik inilah kebijakan dianggap perlu dikaji ulang.
Tri Adhianto mengakui kebijakan publik tak boleh kaku. Ia menegaskan bahwa beasiswa bukan instrumen yang bersifat statis, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam evaluasi. Semangatnya adalah memberi kesempatan setara bagi warga Bekasi untuk mengakses pendidikan tinggi,” kata Tri.
Ia menyebut pemerintah akan membuka ruang kajian lanjutan untuk memastikan kebijakan lebih inklusif dan berkeadilan. Meski belum merinci skema perubahan, Tri memberi sinyal bahwa kemungkinan perluasan kriteria penerima terbuka untuk dibahas.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu akses pendidikan memang menjadi salah satu indikator penting pembangunan daerah.
Pemerintah daerah berlomba meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia jangka panjang.
Bekasi, sebagai kota penyangga ibu kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi, menghadapi tantangan tersendiri dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata.
Data Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunjukkan minat melanjutkan pendidikan tinggi terus meningkat, sementara kapasitas perguruan tinggi lokal masih terbatas di sejumlah program studi strategis. Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa harus mencari alternatif di luar kota.
Bagi Permasi, keberpihakan kebijakan bukan sekadar soal kuota, melainkan prinsip keadilan akses.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya tambahan penerima, tapi kesetaraan kesempatan bagi mahasiswa Bekasi, di mana pun mereka kuliah,” ujar Marhadi.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialogis. Pemerintah kota menyatakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Di sisi lain, mahasiswa menunggu langkah konkret atas komitmen evaluasi yang disampaikan wali kota.
Pertanyaannya kini: akankah beasiswa 1.500 kuota itu benar-benar menjadi instrumen pemerataan akses, atau tetap terfokus pada penguatan kampus dalam kota? Jawabannya akan ditentukan dalam proses kajian yang dijanjikan pemerintah daerah dalam waktu dekat.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Syafira Y.M)
