Kabupaten Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Muaragembong pada 2026.
Nilai ini disebut sebagai alokasi terbesar dibandingkan kecamatan lain tahun ini—sebuah sinyal bahwa wilayah pesisir utara itu menjadi prioritas pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengatakan anggaran tersebut difokuskan pada proyek-proyek strategis, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, hingga infrastruktur penunjang lainnya.
“Untuk wilayah Kecamatan Muaragembong di tahun 2026 ini mendapat alokasi terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, dengan anggaran mencapai sekitar Rp60 miliar khusus Muaragembong,” kata Dwy, Rabu (11/2/2026).
Mengejar Ketimpangan Utara–Selatan
Muaragembong selama ini dikenal sebagai wilayah dengan tantangan infrastruktur cukup kompleks.
Letaknya yang berada di pesisir utara Kabupaten Bekasi, dengan sejumlah desa yang berbatasan langsung dengan laut, membuat akses transportasi dan konektivitas menjadi persoalan klasik.
Kerusakan jalan akibat banjir rob, keterbatasan jembatan penghubung antarwilayah, hingga akses layanan publik yang belum merata menjadi keluhan yang kerap muncul dalam forum Musrenbang.
Dwy menegaskan, alokasi anggaran besar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah utara agar tidak tertinggal dibandingkan kawasan selatan yang lebih dulu berkembang.
“Kita ingin Kecamatan Muaragembong ini kita kembangkan, sehingga bisa sejajar dengan kecamatan lain di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Upaya tersebut, menurut dia, bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui perbaikan aksesibilitas.
APBD Tak Cukup, Butuh Kolaborasi
Meski demikian, Dwy mengakui pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong keterlibatan swasta dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung percepatan pembangunan, termasuk melalui skema kolaborasi.
“Kalau hanya berpangku pada APBD tentu tidak akan cukup,” katanya.
Seruan kolaborasi itu mencerminkan tantangan klasik daerah dengan wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur tinggi. Kabupaten Bekasi, yang dikenal sebagai kawasan industri, menghadapi paradoks antara pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan dan wilayah pesisir yang masih memerlukan intervensi dasar.
Harapan Pemerataan
Camat Muaragembong Sukarmawan menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai peningkatan alokasi anggaran menjadi langkah konkret menuju pemerataan pembangunan.
“Ini konsep pembangunan yang mengedepankan asas keadilan dan pembangunan yang merata, sehingga hasil pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik di wilayah utara maupun selatan,” ujarnya.
Namun, bagi warga Muaragembong, realisasi di lapangan akan menjadi ukuran utama. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas, distribusi hasil perikanan dan pertanian, serta akses pendidikan dan kesehatan.
Dengan alokasi Rp60 miliar tersebut, 2026 menjadi tahun penting bagi Muaragembong. Apakah anggaran terbesar ini mampu mempercepat transformasi wilayah pesisir itu, atau justru kembali terserap dalam proyek yang tak berkelanjutan, akan terlihat dari konsistensi pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sepanjang tahun berjalan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Zachra Mutiara Medina)
