Kota Bekasi – Wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai strategi nasional menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kini tengah digodok serius di meja Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Namun, kebijakan ini tidak akan “ditelan mentah-mentah” mengingat status Bekasi sebagai kota dengan intensitas pelayanan publik yang sangat tinggi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa meskipun Pemkot mendukung efisiensi energi, implementasinya di tingkat daerah memerlukan perhitungan yang sangat matang.
Memilah Dinas “Layar Kaca” dan “Layanan Lapangan”
Saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi sedang melakukan pemetaan dinas mana saja yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah tanpa mengganggu denyut nadi pelayanan warga.
“Di tingkat kota, banyak layanan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi tidak semua dinas bisa menerapkan WFH atau WFA,” tegas Tri Adhianto, Rabu (25/3/2026).
Dinas-dinas seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan (Puskesmas/RSUD), hingga Dinas Perhubungan dipastikan akan sulit tersentuh skema ini karena kehadiran fisik petugas di lapangan adalah kunci utama pelayanan. Sebaliknya, dinas dengan fungsi administratif atau perencanaan menjadi sasaran utama kajian WFH ini.
Target Penghematan: Seperlima Konsumsi BBM
Wacana yang digulirkan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ini memang menggiurkan secara ekonomi. Skema WFH satu hari dalam lima hari kerja diprediksi mampu menghemat penggunaan bahan bakar secara signifikan di tengah tekanan ekonomi global.
“Ada penghematan dari mobilitas, bisa mencapai seperlima dari konsumsi biasa,” ungkap Airlangga.
Bagi Kota Bekasi, penghematan ini bukan hanya soal BBM, tapi juga potensi pengurangan beban kemacetan yang setiap hari mengepung jalan-jalan protokol seperti Jalan Ahmad Yani dan KH Noer Ali (Kalimalang).
Ujian Integritas ASN Bekasi
Penerapan WFH ini juga menjadi ujian bagi sistem pengawasan kinerja ASN. Publik Bekasi tentu tidak ingin kebijakan hemat energi ini justru menjadi “libur terselubung” bagi para abdi negara.
Oleh karena itu, Pemkot Bekasi kini fokus merumuskan indikator kinerja utama (KPI) yang tetap terukur meskipun pegawai tidak melakukan fingerprint di kantor. Fokusnya tetap satu: kebijakan efisiensi berjalan, namun warga tidak merasa dipersulit saat mengurus keperluan administrasi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
