Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memaparkan alasan strategis di balik pemilihan hari Rabu sebagai waktu uji coba kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.
Berbeda dengan daerah lain yang sering menerapkan WFH di akhir pekan, Tri menilai hari Rabu jauh lebih efektif untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan kemacetan di Kota Patriot.
“Kami uji cobakan karena ada dasarnya. WFH paling baik diterapkan pada hari Rabu karena posisinya di tengah pekan,” ujar Tri Adhianto, Jumat (3/4/2026).
Hindari Persepsi “Long Weekend”
Tri menjelaskan, penerapan WFH pada hari Jumat justru berisiko menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai maupun masyarakat sebagai perpanjangan libur akhir pekan (long weekend). Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan efektivitas kerja ASN.
Dengan memilih hari Rabu, kebijakan ini berfungsi sebagai jeda atau “istirahat” dari penatnya aktivitas hari Senin dan Selasa, sekaligus menjadi persiapan mental menuju akhir pekan.
Baca Juga: Kemendagri Sentil Pemkot Bekasi: Jadwal WFH ASN Harus Seragam dengan Pusat ke Hari Jumat
“Memberikan jeda di hari Rabu membantu pekerja menghindari burnout akibat rutinitas perjalanan dan suasana kantor yang padat. Ini menjaga keseimbangan produktivitas dan kesehatan mental pegawai,” tambahnya.
Efektif Tekan Macet dan Konsumsi BBM
Selain faktor psikologis pegawai, kebijakan WFH tengah pekan ini diyakini mampu memberikan dampak nyata pada kondisi lalu lintas Bekasi. Menurut Tri, mobilitas ASN yang bekerja dari rumah di hari Rabu benar-benar berkurang signifikan.
“Ini efektif mengurangi kemacetan dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan. Berbeda dengan hari Jumat yang potensi mobilitasnya masih tetap tinggi,” tuturnya.
Kemendagri Minta Pemda Selaraskan Kebijakan
Meski sedang dalam tahap uji coba, Pemkot Bekasi kini tengah menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hal ini menyusul pernyataan dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Raden Gani Muhamad.
Gani menegaskan bahwa pemerintah daerah sebaiknya mengikuti kebijakan yang telah digariskan oleh pusat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Surat Edaran Mendagri.
“Pemda yang telah lebih dulu menerbitkan kebijakan WFH harus segera menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Secara etika, Pemda harus sejalan dengan pemerintah pusat,” tegas Gani.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tri Adhianto menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian jika sudah ada ketetapan permanen. “Sambil menunggu arahan pusat tentang kewajiban ini,” tutup Tri.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
