Sejumlah warga tak mampu di Kota Bekasi justru tidak mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) periode Mei-Juni.
Mengenai hal ini, pihak Dinas Sosial Kota Bekasi menjelaskan pada dasarnya beberapa orang yang kini tidak mendapatkan BST yang dahulunya menerima bansos presiden.
“BST itu dulu ada bantuan presiden yang berupa sembako, itu terakhir di Desember 2020,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinas Sosial (Kabid Gulmakin Dinsos) Kota Bekasi, Yeni Suharyani, saat dikonfirmasi.
Kala itu, Dinsos diminta untuk mengajukan sebanyak 197.360 KPM.
Namun karena jumlah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Bekasi kurang, alhasil ia meminta pengurus RT/RW untuk mengajukan beberapa nama agar kuota terpenuhi.
“Tetapi karena kuota kita 197.360 KPM (keluarga penerima manfaat–red), karena dari DTKS tidak memenuhi kuota, masih kurang, akhirnya kita ambil data dari data bantuan presiden yang tentunya diverifikasi dulu oleh kelurahan, RT, RW,” tuturnya.
Setelah bansos sembako presiden tak lagi dijadikan program pemerintah, Kemensos memintanya untuk mendata ulang KPM (keluarga penerima manfaat–red) untuk penyaluran BST.
Meski telah mengajukan lebih dari 200.000 KPM, namun yang lolos verifikasi oleh Kementerian Sosial dan Pusat Data dan Informasi (pusdatin) hanya 167.971 KPM saja.
Oleh sebab itu beberapa masyarakat yang pada awalnya menerima bansos sembako presiden, kini tak mendapatkan BST periode Mei-Juni.
“Jumlah KPM yang kita usulkan waktu itu di akhir Desember berjumlah 200.000 NIK lebih, kita usulkan seluruhnya. Ternyata kan data itu di sana cleansing kembali, di pusdatin itu di-cleansing kembali,” ungkapnya.
(YES)
