Kota Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan masyarakat, termasuk soal evaluasi tunjangan anggota DPRD yang menuai sorotan publik.
Kesepakatan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota serta Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
“Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD, tentu dengan memperhatikan aturan, perundangan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri, Rabu (10/9/2025).
Isu Strategis Jadi Bahasan
Tri menyebut, sejumlah isu penting yang disampaikan warga akan menjadi prioritas pembahasan. Di antaranya efisiensi anggaran, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), program sekolah gratis, transportasi publik, pembangunan infrastruktur seperti palang pintu kereta dan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga dukungan terhadap pelaku UMKM.
“Semua usulan ini akan kami bahas bersama perangkat daerah terkait, agar langkah yang diambil benar-benar terukur dan tepat sasaran,” jelasnya.
DPRD Dukung Evaluasi
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menegaskan pihak legislatif mendukung penuh langkah evaluasi tersebut.
“Kami sudah bersepakat dengan Wali Kota. Aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat-rapat komisi bersama OPD terkait, agar segera ditindaklanjuti,” tegas Sardi.
Kebijakan Pajak Lebih Pro-Rakyat
Selain soal tunjangan, Pemkot Bekasi juga tengah melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan pajak daerah, khususnya PBB. Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemberian diskon hingga skema keringanan lain, dengan tetap berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan negara.
Tri juga menekankan pentingnya sikap sederhana dan efisiensi belanja pemerintah agar APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan warga.
“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat, maka setiap rupiah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Miskin Kota akan menggelar penyampaian aspirasi ke DPRD Kota Bekasi.
Salah satu fokus utama aksi adalah sorotan terhadap tunjangan besar yang diterima para legislator Kalimalang—julukan DPRD Kota Bekasi. Massa mendesak adanya efisiensi, agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada masyarakat kecil.
“Besok kami akan mendesak agar eksekutif dan legislatif menekan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Salah satunya soal tunjangan DPRD serta wali kota dan wakil wali kota Bekasi,” tegas Hasan Basri, salah satu Koordinator Aksi, Selasa (8/9/2025).
Selain menyoroti tunjangan, Aliansi Rakyat Miskin Kota juga membawa sederet tuntutan lain, antara lain, diskon dan pembebasan tunggakan PBB, sebagaimana imbauan Gubernur Jawa Barat.
Kemudian, seragam sekolah gratis untuk PAUD, SD, dan SMP. Program air minum di kelas (dispenser dan galon) di sekolah tingkat SD dan SMP, sebagai pelengkap program makan siang gratis dan tindak lanjut imbauan Sekolah Sehat Kemendikbud Ristek.
Selain itu dorogan peningkatan fasilitas transportasi publik, mulai dari pembangunan halte ojek online, peremajaan angkot, hingga subsidi keberlangsungan angkot.
Mereka juga menuntut agar dibangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan tenaga kerja terdidik dan tersertifikasi.
Terkhir ialah peningkatan anggaran untuk UMKM, koperasi, dan perlindungan anak, serta program lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Hasan menegaskan, seluruh tuntutan tersebut akan dituangkan dalam bentuk draf yang nantinya diminta untuk ditandatangani pimpinan DPRD, anggota dewan, hingga pihak berwenang lainnya.
“Aksi ini adalah bentuk dorongan agar kebijakan politik anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat miskin kota,” tandasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
