Kabupaten Bekasi – Polemik tunjangan aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi makin memanas. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan bakal berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk membahas evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Nanti saya akan lakukan komunikasi dengan para pimpinan dewan, seperti apa perumusannya untuk sebuah kebijakan,” ujar Ade usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (11/9/2025).
Namun, saat ditanya soal evaluasi tunjangan DPRD, Ade memilih irit bicara.
“Kalau tunjangan DPRD itu ranahnya ada di DPRD ya,” tegasnya.
ASN Didorong Tingkatkan Disiplin
Ade menekankan, tingginya TPP harus sejalan dengan etos kerja ASN.
“Jangan sampai sudah dibayar dan menerima tunjangan yang besar, tapi ada yang tidak masuk atau jarang hadir. Tugas kita adalah mengabdi demi Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, besaran gaji dan TPP ASN Pemkab Bekasi bervariasi.
Untuk golongan 3C (staf pelaksana) mereka menerima gaji Rp3,1 juta + TPP Rp5,3 juta. Eselon IVa (kepala seksi) menerima gaji Rp3,15 juta + TPP Rp16,4 juta.
Kemudian, Eselon IIIb menerima gaji Rp3,3 juta + TPP Rp25 juta, dan Eselon IIIa menerima gaji Rp3,4 juta + TPP Rp30 juta. Sementara Eselon II (kepala dinas) menerima gaji Rp4,3 juta + TPP Rp43 juta.
Tunjangan DPRD Jadi Sorotan
Di sisi lain, besarnya tunjangan DPRD Kabupaten Bekasi menuai kritik. Berdasarkan Perbup Nomor 11 Tahun 2024, tunjangan perumahan Ketua DPRD mencapai Rp41,7 juta/bulan. Wakil Ketua Rp40,2 juta/bulan danAnggota Rp36,1 juta/bulan.
Para wakil rakyat itu juga menerima tunjangan transportasi yang besaran cukup besar. Mulai dari Ketua DPRD yang mencapai Rp21,2 juta/bulan, Wakil Ketua & Anggota: Rp17,3 juta/bulan.
Ketua DPRD Bekasi, Ade Sukron, menyatakan tunjangan masih dalam tahap pembahasan.
“Saya belum bisa menyampaikan. Namun hal ini akan kami lakukan pembahasan dengan pimpinan dan anggota,” katanya.
Mahasiswa Siap Gelar Aksi
Besarnya tunjangan pejabat ini memicu reaksi keras. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (Mahamuda) menilai tunjangan DPRD tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Ini harus jadi renungan bersama. Jangan sampai rakyat menderita kesulitan ekonomi, tapi pejabat menikmati fasilitas negara,” ujar Koordinator Mahamuda, Jaelani Nurseha.
Jaelani menyebut pihaknya tengah menggelar konsolidasi dengan mahasiswa dan pemuda lain. Rencananya, mereka akan turun ke jalan minggu depan menuntut penghapusan tunjangan pejabat DPRD.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
