Kota Bekasi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, kembali jadi sorotan. Program pengiriman tenaga kerja ke Jepang yang selama ini digembar-gemborkan sebagai terobosan justru dituding hanya sekadar pencitraan politik.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, melontarkan kritik pedas. Ia menyebut program tersebut bukan solusi, melainkan cara menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran.
“Menjual narasi kesempatan kerja ke Jepang itu bukan solusi, tapi kebohongan. Pemerintah sedang menutupi pengangguran di daerah dengan menjadikan luar negeri sebagai pelarian,” tegas Mulyadi, Minggu (28/9/2025).
Lebih jauh, Mulyadi mempertanyakan transparansi data program tersebut. Menurutnya, apa yang dipublikasikan Pemkot hanya sebatas gimmick politik tanpa jawaban nyata atas fakta di lapangan.
Data Resmi Justru Mengkhawatirkan
Sepanjang Januari–September 2025, ada 10.080 pekerja terkena PHK di Jawa Barat. Kota Bekasi menyumbang 1.004 orang, melampaui angka sepanjang 2024 yang hanya 941 orang.
Data BPS juga mencatat tingkat pengangguran di Kota Bekasi tahun 2024 mencapai 7,9 persen, atau sekitar 104.170 orang.
“Data ini menegaskan pemerintah gagal menyusun peta jalan kebijakan penanggulangan pengangguran. Masyarakat dipaksa menanggung beban: sulit cari kerja atau malah jadi korban PHK,” lanjutnya.
Menurut Mulyadi, klaim pemerintah soal Jepang justru melecehkan realita.
“Mengira pengangguran bisa ditenangkan dengan program kerja ke Jepang sama saja kepalsuan,” sindirnya.
Ia menutup kritik dengan peringatan keras. “Pola kebohongan ini tidak boleh dipelihara. Kalau terus begini, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan,” tandasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
