Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menaruh target besar untuk tahun 2026: investasi baru senilai Rp73,27 triliun. Target itu naik tipis dibanding tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi indikator bahwa Bekasi masih diperlakukan sebagai episentrum manufaktur dan logistik di Jawa Barat.
Namun, target ambisius itu datang bersamaan dengan satu pekerjaan klasik: memangkas birokrasi perizinan agar arus modal tidak terhambat.
“Kami fokus memberikan pelayanan terpadu bagi para investor,” kata Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Juanda Rahmat, Rabu (14/1/2026).
Pemerintah daerah kini bertumpu pada satu instrumen baru berupa aplikasi perizinan digital Bekasi One Stop Service (BOSS) yang diluncurkan 12 Januari lalu.
Aplikasi BOSS dan Pertaruhan Transparansi
Aplikasi BOSS mengintegrasikan 16 jenis layanan perizinan dan melibatkan 19 perangkat daerah. Waktu penyelesaian permohonan dibuat bertingkat — dari tujuh hari hingga 180 hari untuk persetujuan lingkungan — dan dilengkapi early warning system ketika mendekati tenggat.
Di atas kertas, sistem itu menghapus pola lama yang selama bertahun-tahun menjadi komplain investor: perizinan yang berliku, ruang interpretasi pejabat yang terlalu luas, dan ketidakpastian waktu. “Semua terukur,” kata Juanda. Transparansi waktu menjadi janji kunci.
Pertanyaannya: bagaimana dengan transparansi proses? Dalam sejumlah daerah lain, digitalisasi hanya memindahkan birokrasi ke layar tanpa mengubah kultur kewenangan yang sebelumnya menjadi sumber hambatan. Inilah yang perlu dibuktikan Bekasi sepanjang tahun ini.
Primadona Investasi, Tapi dengan Catatan
Kabupaten Bekasi masih menempati posisi puncak investasi di Jawa Barat. Hingga triwulan ketiga 2025, investasi tercatat Rp61,79 triliun, mengalahkan Karawang (Rp46,96 triliun) dan Bogor (Rp25,89 triliun). Pemerintah daerah menyebut ini sebagai bukti bahwa Bekasi tetap menjadi “primadona” investor.
Namun predikat primadona itu datang dengan struktur investasi yang nyaris tidak berubah selama satu dekade: manufaktur padat modal, properti industri, dan logistik.
Sektor-sektor itu tumbuh tetapi tidak otomatis menghasilkan serapan tenaga kerja yang berbanding lurus dengan nilai investasinya. Investasi Rp1 triliun di data BKPM pada industri otomasi tidak sama dampaknya dengan Rp1 triliun di sektor padat karya.
Dalam situasi pasca-otomatisasi manufaktur, sejumlah ekonom menilai daerah tak bisa lagi hanya mengejar angka investasi, tetapi komposisi investasi — siapa investornya, sektor apa yang masuk, dan berapa nilai tambah yang ditinggalkan. Pertanyaan ini belum dijawab dalam peluncuran BOSS.
Birokrasi yang Dipangkas atau Dipindahkan?
Tekad pemerintah untuk “memangkas birokrasi” juga perlu diuji dalam tiga lapisan:Pemangkasan kewenangan–bukan sekadar digitalisasi formulir. Penghapusan rente perizinan–karena dalam banyak kasus, hambatan bukan teknis tetapi politis. Klarifikasi relasi pusat-daerah–karena sebagian perizinan strategis kini berada di kewenangan pusat melalui OSS RBA.
Di luar itu, digitalisasi perizinan juga akan mengurangi ruang kontak tatap muka — sesuatu yang oleh pelaku usaha dianggap sebagai ironi: ketika kecepatan meningkat, “ruang negosiasi” ikut menutup. Dalam konteks investasi, itu tidak selalu buruk.
DPRD Mulai Menagih Output
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas sudah mengirim sinyal pengawasan.
“Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada pelaku usaha,” ujarnya.
Di balik pernyataan itu terselip pertanyaan yang lebih substansial: apakah digitalisasi akan menghasilkan penambahan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi nyata?
Sebab dalam banyak contoh nasional, target investasi yang tercapai tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan. Di kawasan industri GIIC, EJIP, sampai MM2100, serapan tenaga kerja sudah melandai sejak era otomasi robotik dan efisiensi lini produksi.
Harapan dan Risiko Tahun 2026
Jika target Rp73,27 triliun tercapai, Kabupaten Bekasi akan kembali menjadi salah satu penyangga utama target investasi nasional. Namun risikonya juga jelas
Bekasi berpotensi terjebak dalam ekonomi enclave industri, di mana aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya menetes ke warga lokal.
Ketimpangan ruang antara kawasan industri dan permukiman semakin lebar. Infrastruktur sosial (perumahan pekerja, transportasi, kesehatan) bisa tertinggal.
Penguatan iklim investasi adalah hal baik, tetapi tahun ini Bekasi tidak hanya ditantang untuk menghitung nilai investasi, melainkan menghitung nilai tambahnya.
Digitalisasi perizinan mungkin menjadi langkah awal. Justru yang paling sulit adalah pekerjaan yang tak tercatat dalam sistem: mengubah kultur birokrasi yang selama ini menjadi tembok pembatas antara pemerintah dan pelaku usaha.
Tahun ini akan menjadi ujian nyata apakah BOSS sekadar aplikasi — atau benar-benar one stop service seperti namanya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Adinda Fitria Yasmin)
