Bekasi  

Wali Kota Bekasi Ungkap Empat Langkah Penanganan Banjir

Kota Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Foto: Septian/Gobekasi.id.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Foto: Septian/Gobekasi.id.

Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membeberkan empat langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani banjir, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Tri, persoalan banjir di Bekasi tidak lepas dari tingginya curah hujan dan kondisi geografis wilayah yang rendah, dengan ketinggian rata-rata hanya 12 meter di atas permukaan laut.

Langkah pertama, Tri menjelaskan, adalah memanfaatkan rekayasa cuaca yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Upaya ini membantu menekan intensitas hujan ekstrem di wilayah Jabodetabek.

“Penanganan banjir ini persoalan dasarnya memang curah hujan yang tinggi. Kita bersyukur Pak Gubernur sudah melakukan rekayasa cuaca, karena itu membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan hari ini Jabodetabek sangat tertolong,” ujar Tri, Rabu (28/1/2026).

Langkah kedua adalah mengantisipasi banjir rob akibat pasang laut. Tri menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall yang digagas pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Pembangunan tandon raksasa di tengah laut ini diharapkan mampu menampung air laut dan memudahkan pemompaan saat hujan deras.

Langkah ketiga difokuskan pada perbaikan dan normalisasi saluran air di Kota Bekasi. Tri menekankan bahwa jajaran Dinas BMSDA bekerja tanpa henti untuk meningkatkan kapasitas daya tampung saluran.

“Normalisasi terus dilakukan, karena kemampuan tampung kita mungkin hanya dua sampai tiga jam. Setelah itu, hampir pasti terjadi luapan,” katanya.

Langkah keempat melibatkan koordinasi lintas wilayah, termasuk dengan pemerintah kabupaten, untuk menangani titik-titik rawan banjir di perbatasan.

Beberapa sungai dan polder di Bekasi Timur, kata Tri, masih menghadapi penyempitan dan hambatan aliran akibat bangunan liar atau jembatan yang menghalangi jalan air.

Tri menambahkan, Pemkot juga mengoptimalkan lahan kosong milik institusi seperti Pengadilan Agama dan Perumnas untuk dijadikan tandon air sementara.

Namun, upaya ini masih belum sepenuhnya maksimal, sehingga Pemkot berencana menambah pembelian lahan untuk area tampungan air pada tahun 2027.

“Contohnya Situ Wong hampir 6 hektar, jika tidak kita selesaikan, wilayah Bekasi Selatan bisa tenggelam. Begitu juga di Mustika Jaya sekitar 1,8 hektar, jika tidak kita beli, bisa membanjiri lima RW,” jelas Tri.

Tri menegaskan, langkah-langkah ini sejalan dengan amanat pemerintah terkait penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan berkelanjutan. Selain menahan banjir, tandon air juga berfungsi sebagai cadangan air saat musim kemarau.

“Intinya, kami fokus menambah jumlah tampungan air dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada, agar Bekasi lebih aman dari risiko banjir,” pungkasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Septian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *