Bekasi  

Dinsos Bekasi Tertibkan PMKS di Ruas Jalan

Ilustrasi PMKS
Ilustrasi PMKS

Kota Bekasi – Menjelang Idulfitri, Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap menghadapi potensi peningkatan aktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di ruang publik.

Dinas Sosial Kota Bekasi mencatat, momen hari raya kerap diikuti lonjakan jumlah gelandangan, pengemis, hingga manusia silver yang beroperasi di sejumlah titik jalan protokol.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja.

Operasi ini, kata dia, bertujuan menjaga ketertiban sekaligus mengantisipasi kedatangan PMKS dari luar daerah yang datang ke Bekasi untuk mencari penghasilan musiman.

“Untuk antisipasi kita akan melakukan penertiban PMKS bekerja sama dengan Satpol PP. Sebab ada potensi jumlahnya meningkat karena kedatangan dari luar daerah,” ujar Robert, Minggu (15/2/2026).

Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta dinilai memiliki daya tarik ekonomi tersendiri, terutama menjelang Lebaran ketika aktivitas masyarakat dan perputaran uang meningkat. Kondisi ini kerap dimanfaatkan sebagian pihak untuk meminta-minta di persimpangan jalan atau area pusat keramaian.

Robert menjelaskan, setiap PMKS yang terjaring akan didata dan ditindaklanjuti sesuai domisili. Bagi warga Kota Bekasi, pemerintah menyiapkan pembinaan melalui rumah singgah atau panti sosial. Namun, ia mengakui kapasitas fasilitas yang tersedia terbatas.

“Karena kemampuan kita terbatas, jadi sebagian kita bawa ke rumah singgah, sebagian ke panti sosial untuk kita bina,” katanya.

Adapun PMKS yang berasal dari luar daerah akan dikoordinasikan untuk dipulangkan ke wilayah asal. Menurut Robert, langkah ini dilakukan agar penanganan tidak berhenti pada penertiban semata, melainkan berlanjut pada pembinaan di daerah masing-masing.

Kebijakan penertiban PMKS menjelang hari raya bukan hal baru. Hampir setiap tahun, pemerintah daerah melakukan langkah serupa untuk menjaga ketertiban kota. Namun, persoalan mendasar seperti kemiskinan, urbanisasi, dan keterbatasan lapangan kerja kerap membuat fenomena ini berulang.

Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga ketertiban ruang publik. Di sisi lain, problem kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan jangka panjang yang melampaui operasi musiman. Bekasi kini kembali dihadapkan pada dilema klasik itu—antara penegakan ketertiban dan tanggung jawab sosial.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Syafira Y.M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *