Kota Bekasi – Tepat 20 Februari 2026 nanti, genap setahun kepemimpinan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe di Kota Bekasi.
Keduanya naik ke tampuk kekuasaan lewat kontestasi ketat Pilkada 2024 dengan perolehan suara terbanyak sebesar 459.430 suara, unggul tipis 7.079 suara dari pesaing terdekat mereka, Heri Koswara – Sholihin, yang mengumpulkan 452.351 suara.
Sementara itu, pasangan Uu Saeful Mikdar-Nurul Sumarheni berada di posisi ketiga dengan 64.509 suara.
Kemenangan yang secara politik sah, tapi secara moral menyimpan pesan: mandat itu kuat, namun basis legitimasi sosialnya rapuh. Hampir separuh warga memilih kandidat lain. Artinya, sejak hari pertama, Tri–Harris memimpin kota yang terbelah preferensinya.
Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah secara fundamental dalam satu tahun?
Dana Rp100 Juta per RW: Populer, Tapi Cukupkah?
Program paling mencolok tentu dana Rp100 juta per RW—janji kampanye Tri-Harris. Secara politis, ini cerdas. Program ini menyentuh struktur sosial paling bawah. Ia konkret, kasat mata, dan mudah diklaim sebagai bukti janji ditepati.
Dari 1.020 RW di Kota Bekasi, dana itu mulai bergerak—untuk infrastruktur kecil, kegiatan sosial, hingga penguatan lingkungan.
Namun di sinilah problem klasik politik muncul: apakah kebijakan ini transformasional atau sekadar redistribusi populis?
Rp100 juta per RW tanpa desain pengawasan ketat berpotensi menjadi program “asal serap”. Tanpa indikator kinerja yang terukur—misalnya dampak pada pengurangan titik banjir, peningkatan kualitas sanitasi, atau pengurangan angka stunting—program ini bisa berhenti sebagai proyek administratif, bukan solusi struktural.
Lebih jauh, ketika anggaran program lain—seperti Wi-Fi publik—dialihkan untuk menopang dana RW, publik berhak bertanya: apakah ini realokasi strategis atau kompromi politik jangka pendek? Pembangunan kota tak bisa disandarkan pada simbol kebijakan, melainkan pada konsistensi perencanaan jangka panjang.
Bekasi “Keren”: Visi atau Slogan?
Visi Bekasi KEREN—Komunikatif, Edukatif, Responsif, Empati, Nyaman—terdengar progresif. Tapi kota tidak berubah oleh akronim.
Komunikatif berarti transparan soal capaian dan kendala. Responsif berarti masalah klasik seperti banjir dan jalan rusak tak lagi menjadi ritual tiap kali hujan turun.
Empati dan nyaman?
Coba tanyakan kepada warga di bantaran Kali Bekasi yang waswas menunggu kiriman air. Kenyamanan adalah kemewahan yang belum merata. Nyaman berarti warga juga tak cemas tiap hujan turun.
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Bukan menyelesaikan semua masalah, tapi minimal memperlihatkan desain besar dan tahapan yang jelas. Di titik ini, Tri–Harris belum sepenuhnya menunjukkan blueprint—cetak biru transformasi kota yang meyakinkan.
Infrastruktur: Ujian Kepemimpinan Sesungguhnya
Bekasi bukan kota kecil dengan persoalan sederhana. Ia kota penyangga ibu kota dengan beban urbanisasi tinggi, tekanan infrastruktur berat, dan persoalan tata ruang kronis.
Transportasi terintegrasi masih menjadi program setengah hati. Revitalisasi pasar tradisional belum menunjukkan lompatan signifikan. Penanganan banjir masih berkutat pada normalisasi, belum menyentuh reformasi tata ruang dan drainase berbasis ekosistem.
Kepemimpinan kota diuji bukan saat membagi dana, melainkan saat mengambil keputusan tidak populer—menertibkan bangunan liar di bantaran sungai, menegakkan aturan tata ruang, atau merombak pola belanja birokrasi yang boros.
Apakah Tri–Harris siap menanggung risiko politik itu?
Legitimasi dan Akuntabilitas
Kemenangan tipis di Pilkada 2024 menuntut gaya kepemimpinan inklusif. Pemerintahan harus merangkul, bukan sekadar mengonsolidasikan pendukung.
Di sisi lain, indikator tata kelola seperti opini WTP dari BPK memang penting, tetapi WTP bukan sinonim keberhasilan pembangunan. Ia hanya menyatakan laporan keuangan sesuai standar akuntansi—bukan bahwa kebijakan berdampak luas.
Publik Bekasi hari ini lebih kritis. Mereka tak lagi puas dengan seremoni, peresmian, atau unggahan media sosial. Mereka menagih hasil konkret: jalan mulus tanpa tambal-sulam, banjir yang surut bukan sekadar dipompa, layanan publik yang cepat tanpa pungli.
Indeks Investasi Menurun: Alarm yang Tak Bisa Diabaikan
Yang paling menggelisahkan justru muncul dari sektor ekonomi. Realisasi investasi 2025 di Kota Bekasi 2025 gagal mencapai target. Dari sasaran Rp14,66 triliun, realisasi yang tercatat sebesar Rp11,57 triliun atau sekitar 79 persen.
Penurunan indeks atau capaian investasi di Kota Bekasi menjadi sorotan DPRD. Pertanyaan mereka sederhana: mengapa minat investor melemah di kota penyangga strategis ibu kota?
Bekasi selama ini dikenal sebagai simpul industri dan properti. Jika indeks investasi turun, ada dua kemungkinan: faktor eksternal ekonomi makro, atau persoalan internal—perizinan yang lambat, kepastian hukum lemah, infrastruktur belum mendukung, atau sinyal kebijakan yang tidak konsisten.
Penurunan investasi bukan sekadar angka statistik. Ia berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, daya beli, hingga pendapatan asli daerah. Ketika investasi melemah, efek dominonya terasa pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Di sinilah paradoks itu tampak jelas. Di satu sisi, pemerintah gencar mendistribusikan dana hingga tingkat RW. Di sisi lain, mesin pertumbuhan yang menopang fiskal kota justru melambat. Tanpa investasi kuat, ruang fiskal akan menyempit. Tanpa ruang fiskal, program sosial berisiko kehilangan keberlanjutan.
Lebih jauh, penurunan investasi adalah indikator psikologis: ia mencerminkan persepsi. Investor membaca stabilitas regulasi, kecepatan layanan, kepastian tata ruang, hingga konsistensi kepemimpinan. Ketika angka turun, itu sinyal bahwa ada kepercayaan yang belum sepenuhnya terjaga.
Pertanyaannya kini bukan sekadar “mengapa turun?”, tetapi “apa koreksi kebijakannya?” Apakah ada reformasi perizinan yang nyata? Apakah ada insentif fiskal yang kompetitif? Apakah tata ruang diperjelas? Atau pemerintah masih sibuk pada politik distribusi jangka pendek?
Satu Tahun: Alarm atau Fondasi?
Satu tahun memang belum cukup untuk menilai totalitas kinerja lima tahun. Tetapi satu tahun cukup untuk membaca arah.
Tri–Harris telah menunjukkan kemauan memenuhi janji populisnya. Itu modal awal. Namun kepemimpinan tidak diukur dari seberapa cepat janji dibayar, melainkan seberapa dalam perubahan dirancang dan seberapa kuat fondasi ekonomi diperkuat.
Dana RW bisa menjadi simbol pemerataan. Tetapi investasi adalah simbol kepercayaan. Dan kota tanpa kepercayaan ekonomi hanya akan berjalan di tempat.
Jika tahun pertama adalah fase konsolidasi dan distribusi, maka tahun kedua harus menjadi fase reformasi dan eksekusi struktural. Tanpa itu, Bekasi KEREN berisiko menjadi sekadar jargon kampanye yang dipajang di baliho, bukan dirasakan di jalanan.
Sejarah pemerintahan kota tak mencatat siapa paling rajin membagikan dana, tetapi siapa yang berani membenahi fondasi.
Tri–Harris kini menghadapi pilihan yang menentukan: bertahan pada kenyamanan program populis, atau melakukan lompatan reformasi demi mengembalikan kepercayaan ekonomi.
Warga Bekasi tidak hanya menunggu janji ditepati. Mereka menunggu arah yang pasti. Dan waktu, seperti biasa, tidak memberi diskon bagi kepemimpinan yang lamban membaca tanda-tanda.
Setahun ini memberi dua pesan: janji bisa ditepati, tetapi arah belum sepenuhnya teruji. Pemerintah kota patut diapresiasi karena memilih bergerak, bukan diam. Namun tantangan investasi dan reformasi struktural menuntut lebih dari sekadar gerak—ia menuntut lompatan.
Jika Tri–Harris mampu mengubah kritik menjadi bahan bakar perbaikan, maka tahun pertama akan menjadi batu pijakan, bukan batu sandungan. Kota ini menunggu bukan kesempurnaan, melainkan konsistensi dan keberanian.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Penulis: Mochamad Yacub Ardiansyah (Editorial Gobekasi.id)
