Kabupaten Bekasi – Kabupaten Bekasi kembali berada di titik persimpangan antara kebutuhan riil pekerja dan tantangan tata ruang perkotaan. Usulan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi kaum buruh di sekitar kawasan industri kini memasuki tahap kajian serius pemerintah pusat.
Lokasi yang diproyeksikan berada di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Lahan disebut telah tersedia dan siap dibebaskan, dengan posisi strategis tak jauh dari kawasan industri yang selama ini menjadi pusat aktivitas ribuan pekerja.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, menyatakan tindak lanjut sudah dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah telah meninjau langsung lokasi rencana pembangunan.
“Sudah ada titik temu. Artinya, sudah ada tindak lanjut langsung dari pemerintah pusat. Hasilnya positif,” ujar Ade di Cikarang, Minggu (22/2/2026).
Dari Aspirasi Buruh ke Agenda Nasional
Gagasan hunian vertikal ini bermula dari inisiatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Mereka mendorong penyediaan rumah susun bagi pekerja yang kesulitan mengakses rumah subsidi di dekat tempat kerja.
Selama ini, mayoritas rumah subsidi justru dibangun di wilayah pinggiran dengan akses terbatas. Akibatnya, buruh harus memilih antara biaya sewa tinggi di dekat industri atau cicilan rumah murah dengan ongkos transportasi membengkak.
Usulan ini dinilai sejalan dengan program pembangunan rumah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, termasuk target besar penyediaan jutaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, keterbatasan lahan di kawasan industri membuat konsep horizontal sulit diwujudkan. Hunian vertikal menjadi pilihan rasional, sekaligus konsekuensi dari tekanan ruang di wilayah penyangga Ibu Kota.
Skema Masih Dikaji, Akses Tol Jadi Opsi Strategis
Meski sinyal politik dan dukungan awal sudah ada, realisasi proyek ini masih bergantung pada penghitungan detail skema pembiayaan dan pembangunan.
Ade menyebut pemerintah pusat meminta kajian lebih rinci, termasuk kemungkinan membuka akses pintu tol baru di sekitar lokasi hunian. Jika terealisasi, akses tersebut bukan hanya mempermudah mobilitas pekerja, tetapi juga berpotensi mengurai kemacetan di Cibitung.
Di sisi lain, peran pemerintah daerah disebut lebih pada fasilitasi perizinan dan dukungan administratif. Skema pembiayaan sepenuhnya berada di ranah pemerintah pusat.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), skema pembiayaan berbunga rendah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini diharapkan mampu menjawab persoalan daya beli buruh terhadap hunian tetap.
20 Persen Upah Habis untuk Sewa
Persoalan hunian bukan sekadar soal atap dan dinding. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 20 persen upah pekerja tersedot untuk biaya sewa rumah atau kontrakan.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra, menyebut kondisi ini menjadi tantangan serius.
“Banyak pekerja harus mengalokasikan hingga 20 persen dari upah hanya untuk biaya sewa. Ini tantangan nyata yang perlu dijawab melalui kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Hunian vertikal di kawasan industri dinilai sebagai solusi strategis: menekan biaya sewa, memangkas ongkos transportasi, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja.
Antara Harapan dan Ujian Implementasi
Secara konseptual, rumah susun buruh di Cibitung menjawab kebutuhan mendesak. Namun pengalaman menunjukkan, proyek perumahan skala besar kerap tersendat pada detail teknis: pembebasan lahan, perizinan, kelayakan finansial, hingga kesinambungan pengelolaan pasca-pembangunan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah proyek ini relevan, melainkan seberapa cepat dan konsisten pemerintah mampu mengeksekusi gagasan tersebut.
Jika terealisasi, hunian vertikal buruh bukan sekadar proyek properti. Ia bisa menjadi model baru penataan kawasan industri berbasis kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bekasi.
Sebaliknya, jika kembali terhenti di meja kajian, maka ia hanya akan menjadi satu lagi wacana panjang tentang rumah layak yang tak kunjung sampai ke tangan buruh.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
