Kota Bekasi – Tujuh bangunan liar yang selama bertahun-tahun berdiri di dalam area Lapangan Multiguna Bekasi Timur akhirnya rata dengan tanah. Dinding roboh, atap dilipat, puing disingkirkan. Yang tersisa adalah hamparan lahan terbuka—dan pesan politik yang tak samar.
Penertiban ini bukan sekadar urusan tata ruang. Pemerintah Kota Bekasi tengah bersiap menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. Lapangan yang semestinya menjadi ruang olahraga warga tak lagi boleh terfragmentasi oleh bangunan yang menyalahi fungsi.
Camat Bekasi Timur, Arie Halimatussadiyyah, memastikan pembongkaran telah melalui prosedur dan pendekatan persuasif. Pemerintah, kata dia, tidak serta-merta menurunkan alat berat tanpa komunikasi.
“Lahan bangunan yang dibongkar tidak akan digunakan untuk konstruksi baru, melainkan akan dijadikan bagian dari sarana olahraga meliputi jogging track dan lapangan sepak bola,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Pernyataan itu penting. Sebab setiap penertiban ruang publik hampir selalu menyisakan kecurigaan: apakah lahan kosong itu akan berubah fungsi, diam-diam, menjadi ruang komersial?
Dalam banyak kasus di kota-kota besar, ruang terbuka hijau yang dibersihkan justru berujung pada bangunan baru dengan dalih revitalisasi.
Di Bekasi Timur, pemerintah berjanji sebaliknya. Lapangan akan dikembalikan ke khitahnya sebagai fasilitas umum.
Ruang Publik yang Tergerus
Fenomena bangunan liar bukan cerita baru. Di kota dengan tekanan urbanisasi tinggi seperti Bekasi, ruang kosong kerap dianggap ruang tanpa tuan. Sedikit demi sedikit, fungsi publik tergerus oleh kepentingan privat—warung semi permanen, gudang kecil, bangunan tambahan yang tumbuh tanpa izin.
Masalahnya bukan hanya estetika kota. Ketika lapangan terbelah oleh bangunan, akses warga menyempit. Anak-anak kehilangan ruang bermain. Komunitas olahraga harus berbagi tempat dengan konstruksi yang tak seharusnya ada.
Momentum Porprov menjadi katalis percepatan penataan. Pemerintah ingin memastikan fasilitas representatif. Namun pekerjaan sesungguhnya bukan pada pembongkaran, melainkan pada pengawasan setelahnya.
Ujian Konsistensi
Arie menyatakan pengawasan berkala akan diperketat untuk mencegah bangunan liar kembali bermunculan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tak mendirikan bangunan di area terlarang—garis sempadan bangunan, bantaran kali, trotoar.
Imbauan itu terdengar normatif. Tantangannya adalah konsistensi. Sebab sejarah penertiban di banyak daerah menunjukkan pola berulang: dibongkar, bersih beberapa bulan, lalu perlahan bangunan baru tumbuh kembali—kadang dengan ukuran lebih kecil, kadang dengan bentuk berbeda.
Tanpa pengawasan rutin dan sanksi tegas, ruang publik mudah kembali tergerus.
Lebih dari Sekadar Porprov
Pembongkaran tujuh bangunan itu memang berkaitan dengan agenda olahraga tingkat provinsi. Tetapi maknanya melampaui seremoni. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang wajah kota: untuk siapa ruang publik disediakan?
Jika lapangan benar-benar dipulihkan menjadi jogging track dan lapangan sepak bola yang layak, warga Bekasi Timur akan merasakan manfaat langsung. Namun bila komitmen melemah setelah euforia Porprov berlalu, puing yang kini dibersihkan bisa saja menjadi fondasi bagi bangunan liar berikutnya.
Ruang publik, pada akhirnya, bukan sekadar lahan kosong di peta tata ruang. Ia adalah simbol hak bersama. Dan setiap kali ia direbut kembali, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kota—melainkan wibawa pemerintah dalam menegakkan aturan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
