Bekasi  

Asep Surya Atmaja Tegaskan TP2D Tak Boleh Intervensi Dinas

Bekasi - Pembentukan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) TP2D berlangsung di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi. Foto: Ist/Gobekasi.id.
Pembentukan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) TP2D berlangsung di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi. Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi Periode 2026.

Asep melarang keras jajaran TP2D mendatangi atau melakukan inspeksi langsung ke kantor dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Setiap hasil temuan pemantauan lapangan, keluhan masyarakat, maupun rekomendasi strategis diwajibkan untuk disampaikan langsung secara satu pintu kepada kepala daerah.

Asep menegaskan bahwa TP2D dibentuk murni sebagai organ pertimbangan (advisory body) untuk memberikan masukan berbasis data dan kepakaran, bukan untuk mengintervensi maupun memperpanjang rantai birokrasi perangkat daerah.

“Mereka enggak boleh ke dinas, mereka langsung ke saya, memberikan masukan ke saya terkait Kabupaten Bekasi ke depannya,” tegas Asep Surya Atmaja di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.

Berita Bekasi Lainnya  Puluhan Konsumen Perumahan Mansion Hill Mekarwangi Tertipu, Pembangunan Mangkrak hingga 3 Tahun

Pembentukan TP2D Kabupaten Bekasi Tahun 2026 secara resmi ditandai melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) di Aula KH Noer Ali, Gedung Bupati Bekasi, Jumat (16/10/2026) lalu.

Anggota TP2D dihimpun dari berbagai latar belakang multi-sektor, mulai dari akademisi, pakar hukum, praktisi profesional, tokoh aktivis, hingga perwakilan petani dan nelayan lokal.

Kepakaran lintas disiplin ini diharapkan mampu mengurai sumbatan pembangunan daerah dari sudut pandang yang komprehensif.

Asep mencontohkan, tim ahli bidang kesehatan akan difokuskan untuk membedah dan memberi masukan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Sementara perwakilan asosiasi tani dan nelayan menyalurkan aspirasi riil dari sektor agraria dan maritim.

Berita Bekasi Lainnya  HPMB Berikan Dukungan untuk Paslon Heri - Sholihin

“Jadi saya sengaja merangkul mereka. Mereka di bawah saya langsung, dan saya bisa mengetahui masukan-masukan dari berbagai bidang secara objektif,” tambah Asep.

Plt Bupati Bekasi menjamin keberadaan TP2D tidak akan tumpang tindih dengan fungsi pengawasan internal inspektorat maupun kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tim ini diproyeksikan bekerja secara terukur dalam mengidentifikasi hambatan program prioritas agar seluruh rencana kerja daerah yang tertuang dalam APBD tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan langsung bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *