Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi, Kamarudin Askar,menyebut bahwa Pemerintah Kota Bekasi tak perlu meniru DKI Jakarta dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.
Hal ini menyusul adanya dorongan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta daerah mitra atau penyangga Ibu Kota untuk menyelaraskan kebijakan itu. Kamarudin mengatakan bahwa yang perlu di perhatikan adalah aktivitas warga dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Selama itu kita patuhi, Inshaalah semua bisa,” kata dia, Sabtu (12/9/2020).
Menurutnya, melonjaknya angka positif di Jakarta lantaran ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia menilai, meski tidak ada PSBB total, namun kegiatan kerumunan tetap tidak boleh ditolerir.
“Yang jelas kita sudah beri masukkan bahwa tetap berkumpul yang ramai-ramai kita tidak tolerir,” imbuhnya.
Kamarudin mengatakan apapun kebijakan kepala daerah butuh pertimbangan perangkat instansi lain dalam implementasinya.
“Jadi kita dari tenaga kesehatan, apapun kebijakan pemerintah kita siapkan. Mau PSBB terbatas, ketat atau diperketat adalah kebijakan orang nomor satu di wilayah,” kata dia.
Sejauh ini, Pemkot Bekasi belum memutuskan kebijakan baru setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB Total yang akan dimulai pada, Senin (14/9/2020) mendatang.
Namun, Wali Kota Bekasi sudah memberi sinyalmen tidak akan meniru kebijakan eks Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Rahmat mengklaim telah memiliki cara berbeda dalam penanganan Covid-19.
Meski demikian, ada hal-hal yang akan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Bekasi melihat kebijakan yang ditekankan Gubernur Anies Baswedan. Hasil evaluasi itu nanti akan disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“PSBB Total seperti DKI tidak, kita mah sebenarnya punya cara sendiri seperti Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif aman Covid-19, ada kawasan-kawasan yang memang sudah terbatas, karantina RW siaga itu kan kita jalankan,” kata Rahmat.
RW Siaga program pemerintah daerah itu meliputi ketahanan pangan, zero kriminal dan zero Covid-19. Ditambah lagi, sambung Rahmat program pembagian masker dan pelacakan angka penularan virus corona
“(PSBB Total) ya nggak lah, kalau kita ngikut nanti kita (dianggap) copy paste, kita punya cara. Karakter masyarakat di sana (DKI) mungkin sama, tetapi cara penangannya mungkin berbeda,” imbuhnya.
Pria hangat disapa Pepen ini menekankan bahwa Pemkot Bekasi tidak akan merubah kebijakan ATHB. Karena, format itu sudah berjalan dan untuk jangka panjang tentang masyarakat produktif aman Covid-19.
“Artinya Covidnya kita kendalikan, ekonominya kita percepat,” ujar Pepen.
Ia juga menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut peningkatan sumber penularan Covid-19 di DKI Jakarta didominasi daerah daerah mitranya. Diantaranya ialah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.
“Saya nggak bisa bilang seperti itu (penularan dari daerah mitra), tapi transmisinya pusat kan DKI, punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan sosial, ini saling berinteraksi. Kalau Pak Gubernur bilang bahwa ini akibat daerah mitra/penyangga, ya nanti kita evaluasi sejauh mana interaksi itu,” tandasnya.
(MYA)
