Anggota DPRD Jawa Barat , Ade Puspitasari menerima berbagai aspirasi masyarakat selama reses pada, Senin (9/3/2020). Hal yang paling sering disampaikan warga adalah soal intensif kader posyandu sampai pendidikan gratis.
Ade mengatakan di delapan titik selama reses, paling dominan adalah soal peningkatan sumber daya manusia, yang berujung pada kesejahteraan. Sejauh ini, kata dia pemerintah baru menanggung SPP hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sementara mereka yang mengenyam pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat masih harus mengocek uang gedung sekolah. Karenya, banyak masyarakat yang memintanya untuk mendorong agar pendidikan di gratiskan selama 12 tahun.
“Masyarakat kalangan menengah kebawah ini meminta agar sekolah di gratiskan 12 tahun, karena yang baru ditanggung Pemprov Jabar (untuk tingkat SMA/SMK sederajat) baru hanya SPP, mereka mau semua gratis termasuk uang gedunh,” kata Ade di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (9/3/2020).
Disisi lain, tidak sedikit pula para kader posyandu yang meminta agar intensifnya selama satu tahun itu dinaikan. Berdasarkan keluhan para kader posyandu yang ia terima, intensif itu belum berubah dan bertahan diangka Rp 1.750.000.
“Itu mereka meminta dana tambahan khusu dari Provinsi Jabar. Agar intensif tahunan mereka itu dapat lebih sejahtera,” tuturnya.
Kemudian soal Rutilahu, data penerima saat ini baru mencapai 30 Kartu Keluarga. Dari jumlah itu baru 20 KK yang baru berjalan sehingga ia berkomitmen untuk memperjuangkan 10 KK agar dapat menerima Rutilahu pada tahun ini.
“Data ini sementara karena belum final. Masih dalam rekapan lagi. Dan insyaallah dari semua aspirasi yang ada sekitar 70-80 persen dapat direalisasikan. Realisasi dari aspirasi masyarakat 90 persen itu ada pada ranah kota, sementara 10 persennya baru Jabar. Tapi saya berkomitmen untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Kota Bekasi kepada Pemprov Jabar,” pungkasnya.
(SHY)
