Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bekasi menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) yang acuh atau tak empati ditengah gejolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara menerjemahkan jika yang dimaksud adalah dengan acara yang terselenggara yakni Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) di Stadion Patriot Candrabhaga hari ini.
Heri menyebut jika acara yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono cukup menghamburkan anggaran daerah.
“Inj yang kami sayangkan, ditengah masyarakat menjerit tentang kenaikan harga BBM dan dalam sepekan juga diiringi kenaikan harga Sembko, justru kita saksikan pemerintah menggelar seni budaya yang memakan cukup banyak anggaran,” kata Heri kepada wartawan, Sabtu (10/9/2022).
Heri tidak mempersoalkan tentang seni dan busaya serta kirab merah putih yang menurutnya adalah kegiatan yang baik. Namun, bukan berarti kegiatan atau pesta besar itu bisa diselenggarakan pada momen yang saat ini dirasakan masyarakat tentang lonjakan harga BBM dan lainnya.
“Menampilkan seni budaya adalah sesuatu yang positif, tetapi seharusnya tidak tepat ditengah kondisi yang saat ini masyarakat sedang terpuruk. Kita yakin, semua punya satu tujuan yang sama bahwa negeri ini butuh pejabat yang empati terhadap persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Disisi lain, Heri juga menegaskan jika DPD PKS Kota Bekasi dengan tegas sudah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat pada awal bulan lalu atau, Sabtu (3/9/2022).
“Ini sesuai intruksi presiden kami (presiden PKS) No 5 Tahun 2022 terkait kebijakan PKS tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Atas dasar itu sebagai partai politik, PKS ingin menyampaikan kebijakan yang telah diambil dan kebijakan ini kami sampaikan kepada seluruh masyrakat terkait posisioning PKS. Buat pks ini kondisi yang menyakitkan. Maka itu perlu kami sampaikan ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Heri menekankan jika PKS akan terus bersama dengan masyarakat jika kebijakan yang pemerintah ambil sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi masyarakat.
“Dalam kondisi apapun kita akan membela masuarakat, tidak perduli partai (kami) ditinggalkan, dikucilkan. Sikap kami juga sudah jelas dimana pada Paripurna DPR RI 50 anggota PKS keluar dalam sidang. Sikap ini tentu sama untuk tingkat kabupaten, kota (dan regional). Kebetulan di Jawa Barat saya sebagai Anggota DPRD Jabar berkoalisi dengan masyrakat, hampir setiap hari kami menerima aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bekasi, Daradjat Kardono meambahkan bahwa terdapat enam poin yang dikeluarkan oleh oraganisask partai politiknya itu.
Pertama ialah PKS Kota Bekasi menolak keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan BBM bersubsidi akan mendorong kenaikan berbagai bahan pokok masyarakat.
Kenaikan BBM bersubsidi akan melemahkan berbagai sisi kehidupan masyarakat khususnya bidang perekonomian.
PKS Kota Bekasi banyak menerima masukan, aspirasi, dan persolan dari berbagai elemen lapisan masyarakat terkait kenaikan BBM bersubsidi.
Pemerintah harus segera mempertimbangkan dan meninjau kembali terkait keputusan menaikan harga BBM bersubsidi dan kembali menurunkannya.
Recovery pasca pandemi Covid-19 tidak akan berjalan lancar dan memberatkan masyarakat yang baru saja akan bangkit menata kehidupannya.
“Kita yakin efek domino dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan banyak. Sepekan ini saja sudah ada kenaikan dari Sembko, tarif transportasi. Blt juga bukan solutif. Blt berlangsung hanya 3 bulan, mulai merangkak inflasi kebutuhan masyarakat naik juga. Saya rasa nanti setelah lebih dari 3 bulan akan seperti bola salju menggelinding saja saini (kenaikan harga lainnya). Menurut kami (BLT) kurang efektif, (hanya) membantu sesaat dan besarannya kurang signifikan,” tandasnya.
