Rencana Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menambah koridor baru BisKita Trans Wibawa Mukti harus tertunda.
Semula, koridor Terminal Kalijaya Cikarang–Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi direncanakan beroperasi pada akhir Februari atau Maret 2025.
Penundaan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi dana untuk armada BisKita dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dengan demikian, layanan transportasi massal dengan skema Buy The Service (BTS) tersebut masih dalam tahap uji coba untuk rute Stasiun Kereta Api Cikarang–Stasiun LRT Jatimulya.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan dan menetapkan rute tahap kedua.
Namun, peluncuran yang sedianya dilakukan pada akhir Februari atau Maret 2025 harus tertunda karena 20 armada bus yang dijadwalkan beroperasi terkena kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sudah menetapkan rute untuk tahap kedua, tetapi peluncuran harus tertunda karena anggaran untuk 20 armada bus terkena kebijakan efisiensi,” ujar Deni dikutip, Senin (17/2/2025).
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi telah menyosialisasikan bahwa penambahan koridor baru akan didanai oleh Kementerian Perhubungan.
Namun, sesuai instruksi Presiden, sejumlah kementerian diminta melakukan efisiensi anggaran, termasuk alokasi bantuan 20 bus dari Kementerian Perhubungan.
Koridor baru ini direncanakan melayani rute Terminal Kalijaya Cikarang menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, melewati Kantor Samsat Kabupaten Bekasi dan kawasan Jababeka.
Pengoperasian koridor ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat serta mengurangi volume kendaraan guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut.
Deni menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan melaporkan kepada Bupati Bekasi terkait tertundanya bantuan BisKita akibat efisiensi anggaran.
“Kami akan menyampaikan kepada Bupati Bekasi agar bantuan BisKita ini tetap dapat dialokasikan dalam pembahasan perubahan APBN 2025. Secara kajian teknis, semuanya sudah siap, tinggal menunggu ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan kembali permohonan agar bantuan BisKita tetap dialokasikan.
“Efisiensi anggaran merupakan kebijakan Presiden. Namun, kami akan kembali mengajukan surat agar bantuan BisKita dapat dialokasikan sesuai rencana demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat,” ujar Dedy.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan terkait pengalokasian kembali bantuan armada BisKita agar layanan transportasi publik di Bekasi dapat terus berkembang.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
