Kota Bekasi – Hingga Oktober 2025, serapan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi baru menyentuh 58 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai capaian itu terlalu rendah dan meminta pemerintah kota mempercepat realisasi proyek menjelang akhir tahun.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mengatakan rendahnya serapan anggaran bisa berimbas pada lambannya pelayanan publik, terutama di sektor jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan.
“Pada November seharusnya sudah 80 sampai 85 persen,” ujar Alit, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga: Pemkot Bekasi Usulkan APBD Perubahan 2025, Banjir dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menumpuk di akhir tahun.
“Minimal 90 persen program infrastruktur bisa terealisasi,” katanya.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tak menampik adanya keterlambatan. Menurut dia, proses rasionalisasi dan efisiensi program menyebabkan kontrak sejumlah proyek molor. Meski begitu, ia memastikan pekerjaan fisik tetap berjalan.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” ujar Tri.
Tri menambahkan, pemerintah kini mengebut proyek prioritas pengendalian banjir, antara lain pembangunan polder di Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat, serta normalisasi kali di Medansatria dan Bekasi Utara.
“Kami fokus menyelesaikan polder dan pengerukan kali agar dampak hujan bisa terkendali,” kata dia.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
