Bekasi  

PR Berat Menunggu Sekda Baru Kabupaten Bekasi: Birokrasi Membengkak, Pelayanan Menyusut

Kabupaten Bekasi - Kantor Bupati Bekasi
Kantor Bupati Bekasi

Kabupaten Bekasi — Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Bekasi yang segera ditetapkan bukan sekadar pergantian kursi. Posisi strategis itu berada di persimpangan krisis birokrasi, dengan pekerjaan rumah besar yang menanti sejak hari pertama calon Sekda terpilih dilantik.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyebut keadaan birokrasi daerah saat ini berada di titik darurat. Pegawai pemerintah yang membengkak, ketidakseimbangan beban kerja, dan belanja pegawai yang hampir menyentuh 50 persen APBD menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan daerah.

“Sekda terpilih harus bisa menyelesaikan persoalan serius terkait tumpukan ASN dan PPPK yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan,” ujar Ridwan, Senin (24/11/2025).

Birokrasi Gemuk, Pelayanan Keropos

Politisi Gerindra yang akrab disapa Iwang itu menyebut fenomena ini sebagai “anomali birokrasi” — hasil dari kebijakan rekrutmen pegawai yang tidak terkendali serta minim evaluasi kinerja.

Menurutnya, meski jumlah pegawai membludak, keluhan pelayanan publik masih berulang. Narasi klasik kekurangan tenaga kerja terus dipakai sejumlah OPD sebagai alasan keterlambatan pelayanan.

“PPPK kita membludak sampai lebih dari 14 ribu. Tapi alasan pelayanan terganggu karena kekurangan tenaga kerja masih sering muncul. Ini kan aneh,” kata Iwang.

Baca Juga: Tiga Pejabat Berebut Kursi Sekda Bekasi, Siapa yang Paling Layak Jadi Motor Birokrasi?

Ia menambahkan, belanja pegawai Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai 42 persen APBD, dan berpotensi menembus 50 persen pada 2026 seiring penambahan pegawai PPPK tahap pertama hingga pegawai paruh waktu.

“Rekrutmen tanpa perhitungan yang jelas membebani APBD dan membuat efektivitas pegawai tidak terkontrol. Ada yang jobdesk-nya tidak jelas, bahkan ada yang nongkrong di warung kopi,” tegasnya.

Angka Pegawai Menggunung

Data terbaru menunjukkan jumlah pegawai daerah mencapai 25.562 orang, terdiri dari: PNS 9.090, CPNS 3, PPPK 13.411 dan PPPK Paruh Waktu 3.058.

Di tengah kondisi ini, Sekda baru dituntut mampu melakukan operasi besar: penataan ulang struktur pegawai, pemangkasan duplikasi peran, penguatan disiplin, serta reformasi pelayanan publik.

“Sekda harus menjadi motor penggerak dan penyambung energi seluruh perangkat daerah. Evaluasi total PNS dan PPPK harus dilakukan sejak awal,” ujar Iwang.

Tiga Kandidat di Babak Akhir

Proses seleksi Sekda kini memasuki tahap penentuan. Tiga kandidat dengan nilai terbaik tengah menunggu keputusan final dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Hasil penilaian Pansel (Surat 19 November 2025) yakni, Endin Samsudin, Kepala BKPSDM memeroleh penilaian 87,35, Disusul Iwan Ridwan Kepala Bapenda dengan nilai 85,98. Kemudian Henri Lincoln, Kepala Dinas SDABMBK sebesar 82,68.

Baca Juga: Kejari Awasi Seleksi Sekda Bekasi: Pastikan Transparansi dan Integritas Pejabat

Iwang menilai ketiganya memiliki latar belakang dan rekam kerja berbeda. Endin dinilai paling berpengalaman dalam urusan kepegawaian; Iwan memiliki pemahaman fiskal melalui Bapenda; sementara Henri kuat di sektor infrastruktur, meski bukan mitra Komisi I.

“Siapa pun yang terpilih, mereka harus siap bekerja keras. Birokrasi kita membutuhkan pembenahan mendalam,” katanya.

Menunggu Keputusan Gubernur

Bupati Bekasi menyebut proses administrasi final baru dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (25/11/2025). Waktu tunggu diperkirakan lima hari sebelum diumumkan dan dilantik.

“Besok surat dikirim. Standar waktu surat kembali lima hari,” ujar Ade.

Jika jadwal berjalan tanpa hambatan, pelantikan Sekda definitif diprediksi berlangsung pada awal Desember.

Reformasi atau Krisis Berulang?

Di tengah stagnasi pelayanan publik dan tekanan anggaran, publik menaruh harapan besar pada Sekda baru — motor birokrasi dan figur kunci pengendalian internal pemerintahan.

Tanpa langkah pembenahan radikal, birokrasi gemuk Kabupaten Bekasi dikhawatirkan berubah menjadi mesin administratif yang mahal namun tidak efektif, sementara pelayanan publik terus merosot.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *