Kabupaten Bekasi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk mengajukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah politisi PDIP terkait penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Meski baru kemungkinan, sinyal ini menunjukkan penyidikan KPK mulai menyentuh lapisan politik yang lebih luas dibanding sekadar relasi bupati–kontraktor.
“Itu nanti kita lihat kebutuhan penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, pencegahan ke luar negeri dilakukan ketika ada kekhawatiran seseorang akan melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Karena biasanya dibutuhkan keberadaannya untuk secara intensif mengikuti pemeriksaan,” ujarnya.
Dari Bekasi ke Jawa Barat
Sejak OTT pada 18 Desember 2025, kasus ini mulai mengembang ke jejaring politik legislatif dan struktural partai. KPK memanggil sejumlah nama besar, termasuk Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.
Ia diperiksa pada 15 Januari 2026 terkait dugaan aliran uang dari Sarjan, kontraktor yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Pemeriksaan terhadap Ono diyakini menjadi titik kritis karena posisi ketua partai provinsi umumnya memiliki pengaruh dalam konsolidasi anggaran dan dukungan elektoral pada level kabupaten. Di banyak daerah, hubungan DPD dengan DPC menjadi jalur utama distribusi dukungan politik dan pendanaan pemilu.
Aliran Uang dan Konsolidasi Partai
Selain Ono, penyidik memeriksa Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari PDIP, pada 12 Januari 2026. Ia ditanya soal dugaan aliran uang Rp600 juta yang disebut berasal dari Sarjan. Dua anggota DPRD lainnya juga ikut diperiksa: Aria Dwi Nugraha (Gerindra) dan Iin Farihin (PBB).
Pemanggilan lintas-fraksi ini menunjukkan kasusnya bukan hanya kewenangan bupati dan jaringan eksekutif, tetapi juga menyentuh distribusi politik di legislatif dan partai.
Konstruksi tersebut mengarah pada pola klasik: kontraktor sebagai sumber modal, kepala daerah sebagai eksekutor proyek, dan partai sebagai struktur elektoral.
Sisa Ijon di Meja Bupati
Dalam OTT itu, KPK mengamankan Rp200 juta dari kediaman Ade Kuswara Kunang. Uang itu diduga sisa setoran ijon proyek. Tiga orang kemudian menjadi tersangka utama: Ade Kuswara (bupati), ayahnya HM Kunang (kepala desa sekaligus operator informal), dan Sarjan (pemberi suap).
Kasus Bekasi menjadi menarik karena menyatukan tiga spektrum kekuasaan sekaligus: birokrasi formal, keluarga politik, dan struktur partai.
Di level keluarga, ayah bupati disebut berperan aktif mengurus proyek. Di level partai, ketua DPC merupakan tersangka, sedangkan ketua DPD diperiksa sebagai saksi. Di level legislatif, sejumlah anggota DPRD turut dipanggil.
Tekanan Elektoral dan Pendanaan Politik
Jika penyidikan ini terus membuka jalur uang, pertanyaan berikutnya tak lagi sekadar soal suap proyek, tetapi mengenai bagaimana pendanaan politik bekerja di Jawa Barat menjelang siklus politik 2027–2029. Sumber pendanaan politik di tingkat daerah kerap berkelindan dengan proyek infrastruktur dan kontraktor lokal.
Dugaan sementara penyidik menunjukkan bahwa aliran dana dari kontraktor tidak berhenti pada meja bupati. Jika jalur itu terbukti menjalar ke struktur partai, kasus ini akan menjadi salah satu perkara paling sensitif PDIP di Jawa Barat setelah era 2018–2024.
Cekal sebagai Instrumen Tekanan
Pencegahan ke luar negeri memiliki dimensi teknis, namun juga politis. Dalam banyak kasus, pencegahan menjadi penanda bahwa penyidikan memasuki tahap stabilisasi — memastikan aktor-aktor kunci tetap dalam jangkauan penyidik. Di internal politisi, cekal sering memicu kalkulasi ulang posisi dan hubungan kekuasaan.
Budi menegaskan bahwa opsi cekal diputuskan bukan karena status tersangka, tetapi karena kebutuhan penyidikan. Namun, pencegahan terhadap politisi aktif dapat menjadi indikator bahwa KPK tengah mengejar alur, motif, dan distribusi uang, bukan sekadar tindak individu.
Untuk sementara, KPK masih memanggil saksi. Namun jika pencegahan benar diterbitkan, kasus Bekasi berpotensi bergeser dari drama suap proyek di level kabupaten menuju persoalan pendanaan politik di level provinsi.
Dan di titik itu, perkara ini tidak lagi tentang Bekasi semata, tetapi tentang bagaimana politik dibiayai di republik ini.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
