Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menargetkan seluruh wilayahnya berstatus Open Defecation Free (ODF) pada 2027. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat menghadiri Rapat Kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Bekasi.
Status ODF merujuk pada kondisi wilayah yang seluruh warganya telah memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi layak, sehingga tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam program kota sehat dan penataan permukiman berbasis lingkungan.
Tri mengatakan, percepatan ODF tak bisa dilepaskan dari peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurut dia, BKM bukan hanya menyusun perencanaan, tetapi juga menjalankan dan mengawasi pelaksanaan program lingkungan.
“BKM tidak hanya berperan dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan program di tingkat lingkungan. Karena itu, kinerja BKM sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat,” kata Tri, Rabu (11/2/2026).
WC “Helikopter” dan Pekerjaan Rumah Sanitasi
Meski sejumlah program penataan lingkungan telah berjalan—mulai dari pembangunan sanitasi, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga penataan taman lingkungan—Tri mengakui persoalan sanitasi dasar belum sepenuhnya tuntas.
Ia menyoroti masih ditemukannya praktik penggunaan WC yang limbahnya langsung dibuang ke sungai atau saluran air, yang populer disebut “WC helikopter”. Praktik ini dinilai menjadi hambatan utama pencapaian ODF.
“Sampai hari ini masih ada warga yang menggunakan WC helikopter. Kita harus clean. Di Jatirahayu saja masih tercatat 47 lokasi. Selesaikan dulu WC tersebut, selesaikan dulu ODF-nya,” ujar Tri.
Data itu menunjukkan persoalan sanitasi bukan sekadar isu teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat. Tanpa intervensi terukur di tingkat lingkungan, target 2027 berpotensi meleset.
Tiga Prioritas Menuju Kota Sehat
Dalam forum tersebut, Tri meminta BKM memfokuskan program kerja pada tiga prioritas: penanganan Rutilahu, pembangunan dan perawatan taman lingkungan, serta penyediaan WC dan fasilitas sanitasi layak.
Penataan perencanaan kerja, menurut dia, juga perlu diperkuat agar lebih terukur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia mendorong sinergi antara BKM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lurah sebagai struktur terdepan di wilayah.
“Mulai susun kembali rencana pekerjaan BKM dengan memperkuat sinergi bersama LPM dan lurah. Dengan kolaborasi yang solid, pelaksanaan program di lapangan akan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
ODF dan Citra Kota
Target ODF 2027 menjadi bagian dari ambisi Bekasi sebagai kota sehat di kawasan penyangga Ibu Kota. Di tengah kepadatan penduduk dan pertumbuhan permukiman, isu sanitasi kerap luput dari sorotan dibandingkan pembangunan fisik skala besar.
Namun, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan, keberhasilan ODF tidak hanya ditentukan oleh pembangunan jamban atau IPAL komunal, melainkan juga konsistensi pendampingan dan pengawasan.
Kini, bola berada di tangan pemerintah kota dan BKM di tiap kelurahan. Waktu menuju 2027 tersisa kurang dari dua tahun. Tantangannya bukan sekadar membangun fasilitas, melainkan memastikan seluruh warga benar-benar menggunakannya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Shyna S.V)
