Kota Bekasi – Di awal 2026, mesin anggaran Kota Bekasi dipacu lebih cepat. Eksekutif dan legislatif sepakat: serapan tak lagi menunggu semester kedua. Targetnya sederhana—pemerataan pembangunan terasa sejak awal tahun. Namun di lapangan, percepatan selalu punya dua sisi: optimisme realisasi dan ujian konsistensi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menyebut sejumlah kegiatan prioritas di dinas-dinas sudah berjalan. Aspirasi yang dihimpun lewat reses mulai diproses dan, jika tak ada aral, dieksekusi selepas Lebaran.
“Sebagian sudah berprogres,” ujarnya usai reses di RW 010, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Sabtu (14/2/2026).
Percepatan ini bukan semata soal ritme administrasi. Ia menyentuh dua simpul klasik tata kelola daerah: efektivitas belanja dan kualitas perencanaan. Serapan yang cepat sering dipuji sebagai indikator kinerja, tapi ia juga rawan tergelincir pada belanja yang tergesa.
Evi menekankan optimalisasi pendapatan daerah agar hasil pembangunan merata. Di sini, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan menjadi kunci.
Dalam forum reses, Evi berulang kali mengingatkan warga agar aspirasi linier dengan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah telah memetakan lima fokus belanja 2027: infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif, serta ketertiban lingkungan.
Kerangka ini memberi pagar—agar usulan tak tercecer dari prioritas. Namun pagar yang terlalu kaku bisa pula menyingkirkan kebutuhan mikro yang mendesak.
Ujian paling nyata ada pada banjir. Sejumlah wilayah—termasuk Aren Jaya—kembali tergenang. Evi menyebut skala masalah sudah nasional: dari hulu hingga hilir, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Tanggul yang jebol sedang diperbaiki; pompa dan polder difasilitasi bertahap. Di tingkat RT/RW, perbaikan saluran dan jalan dilakukan, tetapi diakui bersifat parsial.
Di sinilah dilema itu mengemuka. Infrastruktur menjadi prioritas hingga 2027, namun banjir adalah persoalan lintas batas administratif dan waktu politik.
Polder dan pompa bisa mengurangi genangan, tetapi tanpa pembenahan tata ruang, normalisasi sungai, dan koordinasi hulu–hilir, siklusnya kerap berulang. Percepatan serapan anggaran memberi ruang untuk bertindak lebih dini—asal diiringi disiplin perencanaan dan pengawasan yang ketat.
Langkah gas awal tahun memberi sinyal politik yang jelas: pembangunan tak boleh menunggu. Pertanyaannya, mampukah percepatan ini menjawab persoalan struktural, bukan sekadar mengejar angka realisasi? Di kota yang saban musim hujan diuji air, jawaban itu tak cukup di ruang rapat anggaran. Ia diuji di jalan yang tak lagi tergenang.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Advertorial)
