Bekasi  

Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi Rusak, Pemkab Bekasi Desak Pemprov Jabar Percepat Perbaikan

Kabupaten Bekasi - Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja (pakai masker) saat menghadiri Rakor Percepatan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jumat (20/2/2026). Foto: Ist
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja (pakai masker) saat menghadiri Rakor Percepatan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jumat (20/2/2026). Foto: Ist

Kabupaten Bekasi – Ruas Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi—sebelumnya dikenal sebagai Jalan Cikarang–Cibarusah—kembali menjadi sorotan. Di sejumlah titik, badan jalan sepanjang kurang lebih 21 kilometer itu mengalami kerusakan yang dikeluhkan warga hingga pelaku usaha.

Jalur strategis tersebut bukan sekadar penghubung antarwilayah, melainkan salah satu urat nadi mobilitas pekerja dan distribusi barang dari dan menuju kawasan industri di Kabupaten Bekasi.

Namun karena statusnya merupakan jalan provinsi, kewenangan perbaikan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan perbaikan.

“Saya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Bekasi,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Koordinasi Lintas Pemerintahan

Menurut Asep, langkah komunikasi lintas pemerintahan menjadi opsi realistis di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah kabupaten, kata dia, juga harus membagi prioritas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

“Karena tidak mungkin semuanya kami perbaiki sendiri. Sementara saat ini kami juga membutuhkan anggaran untuk kebutuhan lain. Jadi kami komunikasikan dengan Bappeda Provinsi,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan batas kewenangan fiskal kabupaten terhadap infrastruktur berstatus provinsi—meski dampaknya langsung dirasakan masyarakat Bekasi.

Jalur Alternatif dan Akses Industri

Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi menjadi akses alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Karawang dan Bogor. Selain itu, jalur ini juga menjadi pintu masuk utama menuju sejumlah kawasan industri dengan volume kendaraan tinggi setiap hari.

Kerusakan di beberapa titik disebut berdampak pada kelancaran distribusi logistik dan mobilitas ribuan pekerja. Jika tak segera ditangani, kondisi ini berpotensi mengganggu ritme ekonomi kawasan industri yang selama ini menjadi tulang punggung daerah.

Tekanan Publik Menguat

Keluhan warga terus mengemuka, terutama terkait lubang jalan dan permukaan yang tidak rata. Dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan pun meningkat.

Asep berharap fungsi strategis jalan tersebut sebagai penopang aktivitas ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

“Kami berharap perbaikan dapat segera direalisasikan, mengingat jalan ini memiliki peran penting bagi masyarakat dan sektor industri,” tegasnya.

Kini publik menanti tindak lanjut konkret dari tingkat provinsi. Di tengah tingginya mobilitas dan tekanan ekonomi, percepatan perbaikan Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan teknis, melainkan urgensi pembangunan wilayah.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *