Jakarta — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghebat sepanjang tahun 2026 menjadi sorotan kritis publik nasional. Esktensi titik api kini tak lagi terbatas di Pulau Kalimantan dan Sumatra, melainkan telah meluas hingga ke wilayah Papua.
Menanggapi penanganan krisis lingkungan yang dinilai lambat, Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi total kinerja kementerian dan lembaga terkait, termasuk mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Sekretaris Jenderal AMSINDO, Uray Tiar Fahrozi, menegaskan bahwa meluasnya sebaran karhutla harus disikapi sebagai alarm darurat nasional. Pasalnya, dampak kabut asap telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, merusak ekosistem, serta mengancam kesehatan masyarakat luas.
“Karhutla tahun ini tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan daerah semata. Ketika kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai masalah nasional yang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai negara baru bergerak setelah api meluas, masyarakat terpapar asap, dan kerugian semakin besar,” ujar Uray Tiar Fahrozi, Selasa (13/10/2026).
Tuntut Evaluasi Transparan dan Ketegasan Sanksi Copot Jabatan
AMSINDO menilai sistem pencegahan dini, efektivitas mitigasi, hingga koordinasi antarlembaga dalam mengatasi karhutla 2026 masih berjalan lamban dan belum terintegrasi dengan baik.
Uray mendesak agar Presiden Prabowo tidak ragu melakukan tindakan korektif terhadap jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih, khususnya pada sektor kehutanan dan penanggulangan bencana, apabila terbukti gagal menjalankan amanat penanganan karhutla.
“Presiden harus berani mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab atas penanganan karhutla ini. Kami mendesak agar kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto dievaluasi secara serius. Jika hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, pencopotan jabatan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan,” tegas Uray.
Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pembakar Lahan
Selain evaluasi pejabat tinggi negara, AMSINDO mendorong penguatan penegakan hukum secara transparan terhadap pihak-pihak maupun korporasi yang terbukti secara sengaja melakukan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar.
Eskalasi karhutla yang meluas di tiga pulau besar Indonesia ini menjadi ujian krusial bagi ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup serta keselamatan warga negara dari ancaman bencana ekologis.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
