Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas membantah informasi yang beredar luas di media sosial mengenai kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kemnaker memastikan kabar tersebut tidak benar karena hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan maupun menunjuk lembaga resmi yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menunjuk Danantara sebagai pengelola dana tersebut.
Selain itu, Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak secara langsung sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan (aturan turunan).
Dengan demikian, berbagai aspek teknis terkait skema kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final oleh Pemerintah.
Tahapan penyusunan peraturan pelaksanaan ini akan diawali dengan proses penjaringan aspirasi serta konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.
Keterlibatan kalangan pengusaha, serikat pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya dinilai krusial agar regulasi yang lahir mampu menjamin perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan iklim dunia usaha.
Dalam rancangan peraturan pelaksanaan mendatang, Pemerintah akan merumuskan sejumlah poin krusial secara komprehensif, meliputi mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, standar tata kelola, sumber pendanaan, penetapan organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
Sehubungan dengan belum rampungnya regulasi tersebut, Kemnaker mengimbau kalangan pengusaha, pekerja/buruh, serta masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, serta selalu merujuk pada kanal resmi Pemerintah.
Klarifikasi resmi atas kabar simpang siur mengenai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon disampaikan langsung oleh Dirjen PHI-JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Sabtu (14/11/2026).
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah Anggoro Putri.
Ia menekankan bahwa perumusan aturan pelaksana akan dilakukan secara inklusif dengan menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pelaku industri.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Putri memastikan bahwa Kemnaker akan menyampaikan setiap perkembangan kebijakan secara terbuka setelah seluruh proses pembahasan selesai dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya
