Kota Bekasi – Meski razia rutin terus dilakukan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bekasi masih banyak terlihat di jalanan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengakui ada kendala besar yang membuat penanganan PMKS belum sepenuhnya tuntas.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengatakan razia gabungan bersama Satpol PP digelar hampir setiap pekan. Sebagian PMKS yang terjaring langsung dipulangkan ke daerah asal, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara bagi yang tidak memiliki keluarga atau daerah asal jelas, Pemkot menyiapkan penanganan di rumah singgah.
“PMKS yang masih berada di Kota Bekasi akan kami tertibkan bersama Satpol PP. Setelah itu dilakukan rehabilitasi atau pemulangan bila mereka memiliki daerah asal. Kalau tidak ada, Pemkot bekerja sama dengan rumah singgah untuk proses rehabilitasi,” jelas Robert, Rabu (24/9/2025).
Robert menegaskan, upaya pemerintah tidak berhenti pada penertiban. Program pembinaan ekonomi dan pelatihan kerja juga disiapkan agar PMKS bisa kembali mandiri. “Harapannya mereka bisa berfungsi kembali secara sosial, beraktivitas normal, dan mandiri,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa pembinaan belum sepenuhnya efektif. Sulitnya lapangan kerja membuat sebagian PMKS kembali turun ke jalan.
“Yang paling utama, kalau ada keluarga ya dikembalikan ke keluarganya. Itu lebih efektif. Karena meskipun sudah kami latih atau bina, kalau lapangan kerja sulit, akhirnya mereka balik lagi ke jalan,” tuturnya.
Robert menambahkan, persoalan PMKS tidak bisa diselesaikan secara instan karena erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan ekonomi nasional, termasuk di Kota Bekasi, bisa cepat tumbuh. Sehingga masyarakat punya aktivitas dan tidak lagi berada di jalan,” ungkapnya.
Ia memastikan jumlah PMKS di Kota Bekasi tidak mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah terus berupaya menekan angka tersebut melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program pengentasan kemiskinan, termasuk pemanfaatan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN) dari pemerintah pusat.
Robert juga mengungkapkan mayoritas PMKS di Kota Bekasi bukanlah warga lokal. “Banyaknya yang sekarang kami lihat ini adalah warga dari luar. Makanya kami perlu melakukan pengembalian ke daerahnya,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
