Bekasi  

Ketatnya Syarat Bikin Ciut Nyali, Seleksi Sekda Bekasi Belum Ada Pendaftar

Kabupaten Bekasi - Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi
Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi – Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi hingga kini masih sepi peminat.

Sejak dibuka pada 3 Oktober 2025, belum ada satu pun pejabat yang resmi mendaftar, padahal masa pendaftaran tinggal beberapa hari lagi dan akan ditutup pada 17 Oktober mendatang.

Dugaan kuat, syarat seleksi yang dinilai terlalu ketat membuat banyak pejabat mundur sebelum mendaftar.

Salah satunya, calon wajib pernah menduduki dua jabatan berbeda dengan masa jabatan minimal dua tahun. Aturan ini otomatis menutup peluang sejumlah kepala OPD yang baru sekali menjabat.

“Iya, yang bisa ikut hanya yang sudah pernah menduduki dua jabatan berbeda,” ujar Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Benny Yulianto Iskandar, dikutip Senin (13/10/2025).

Benny mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa saja yang sudah mendaftar.

“Belum tahu sampai sekarang. Nanti baru bisa dilihat setelah masa pendaftaran ditutup,” katanya.

Meski belum ada pendaftar resmi, kabar lain justru berhembus dari RSUD Kabupaten Bekasi. Sumber di rumah sakit daerah itu menyebut sudah ada tiga pejabat yang menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani, salah satu syarat dalam seleksi Sekda.

“Tiga orang sudah melakukan pemeriksaan,” ungkap seorang petugas kesehatan RSUD Kabupaten Bekasi.

Tiga nama yang disebut-sebut menjalani tes itu antara lain Kepala BKPSDM Endin Samsudin, Kepala Dinas SDABMBK Henri Lincoln, dan Kepala BPBD Muchlis. Namun, kabar itu langsung dibantah Muchlis.

“Saya nggak merasa pernah cek kesehatan untuk seleksi Sekda. Hoaks itu,” tegasnya.

Sementara, Henri Lincoln tak menampik rencananya untuk ikut seleksi.
“Saya ada rencana untuk mengikuti seleksi, tapi masih melengkapi persyaratan,” ucapnya.

Ia menegaskan, niatnya maju dalam seleksi bukan sekadar ambisi jabatan, melainkan keinginan untuk bekerja lebih baik bagi Kabupaten Bekasi.

“Tujuannya adalah untuk berbuat dan bekerja lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin menilai jabatan Sekda memang sarat dinamika politik.

“Secara aturan itu sah, tapi jabatan Sekda sudah setengah bernuansa politik,” ujarnya.

Politisi Gerindra itu memastikan pihaknya akan mengawasi penuh jalannya seleksi agar tetap sesuai aturan.

“Kami akan terus mengawasi agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *