Kabupaten Bekasi — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajak warga Kabupaten Bekasi memanfaatkan program kredit perumahan pemerintah untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah layak.
Ajakan itu disampaikan Ara—sapaan akrabnya—dalam sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bekasi, Jumat (21/11/2025).
Di depan masyarakat dan pejabat daerah, Maruarar meminta birokrasi daerah bergerak cepat dan memberikan penjelasan yang sederhana kepada calon penerima manfaat.
Ia menilai selama ini banyak warga gagal mengakses pembiayaan formal akibat informasi yang rumit dan lambannya pelayanan.
“Manfaatkan program ini, supaya rakyatnya nggak usah ke rentenir lagi. Ini bunganya hanya 6 persen, padahal kalau ke rentenir berapa, ya kan,” ujar Maruarar.
Ara menilai perumahan adalah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan bunga, plafon pinjaman, durasi, dan persyaratan sehingga masyarakat dapat membuat keputusan tanpa tekanan maupun jebakan pinjaman informal.
Tekan Ketergantungan pada Pembiayaan Ilegal
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik program tersebut. Ia menyebut skema KUR Perumahan dan FLPP sebagai upaya strategis untuk melepaskan warga dari jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang kerap mengenakan bunga dan denda berlipat ganda.
“Karena kan sekarang kita berupaya menghindari masyarakat dari pinjaman online dan rentenir. Saya kira program KUR ini paling tepat untuk melawan itu semua,” kata Asep.
Asep menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan di bawah Rp100 juta dapat diakses lebih mudah, tanpa jaminan, khususnya bagi pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal di bank komersial karena keterbatasan agunan.
Baca Juga: Misteri Kerangka Bayi di Bekasi: Bau Busuk Bongkar Rahasia di Dalam Rumah
“Bagi pelaku UMKM program ini bisa membantu. Terutama untuk pinjaman modal dengan nilai pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa harus jaminan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor perumahan dan perbankan.
Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tengah mendorong peningkatan akses pembiayaan perumahan di wilayah penyangga Jakarta yang terus berkembang.
Kebutuhan Rumah vs Kemampuan Membeli
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan migrasi pekerja terbesar di Jawa Barat. Lonjakan ini tidak selalu diikuti ketersediaan hunian yang terjangkau, mendorong sebagian warga mencari pembiayaan alternatif yang berisiko.
Program pemerintah seperti FLPP dan KUR Perumahan diharapkan mampu menutup kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan beli masyarakat, terutama pekerja informal, buruh pabrik, dan pelaku usaha mikro.
Sosialisasi ini menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan program pusat menjadi akses nyata di lapangan. Janji bunga rendah tidak berarti apa-apa jika birokrasi tidak berubah.
Sebaliknya, keberhasilan program ini dapat membuka pintu kepemilikan rumah lebih luas dan memutus siklus ketergantungan masyarakat kepada rentenir.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
