Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menepis anggapan bahwa proyek pembangunan Wisata Air Kalimalang sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek yang kerap menjadi polemik publik itu dinyatakan menggunakan skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sektor swasta melalui corporate social responsibility (CSR).
Total nilai investasi pembangunan Kalimalang mencapai Rp126 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi hanya menanggung sekitar Rp30 miliar, atau 23 persen dari total anggaran.
Baca Juga: PT Mitra Patriot Dinilai Salahgunakan Skema CSR untuk Kepentingan Bisnis
Sebagian besar anggaran berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp60 miliar, sementara sisanya ditopang dukungan CSR swasta senilai Rp36 miliar. Formula kolaboratif ini disebut dirancang untuk mencegah pembengkakan belanja daerah agar program prioritas lain tetap berjalan.
Lebih dari Sekadar Beton dan Pagar Pembatas
Pemkot Bekasi menyebut revitalisasi Kalimalang bukan proyek estetika semata, melainkan investasi sosial-ekonomi jangka panjang. Ruang publik terbuka yang tertata diharapkan menjadi ruang baru pertumbuhan ekonomi warga, khususnya pelaku UMKM serta sektor pariwisata lokal.
Baca Juga: Wisata Air Kalimalang: Miniatur Whoosh dan Risiko yang Mengintai APBD
Pemerintah berencana mengelola kawasan tersebut secara profesional dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan fasilitas rekreasi keluarga, area hijau, kawasan kuliner, serta area event publik.
“Persoalan mendesak masyarakat tetap jadi prioritas. Untuk itu pembangunan Wisata Kalimalang dilakukan dengan kolaborasi atau gotong royong, supaya APBD tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan utama yang menyentuh warga secara langsung,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Strategi Menjaga Fiskal Tetap Stabil
Skema pendanaan terpadu dipilih di tengah ketatnya ruang fiskal daerah dan meningkatnya kebutuhan anggaran pelayanan dasar. Dengan melibatkan Pemprov Jabar dan sektor swasta, pemerintah berupaya mencegah tekanan keuangan daerah, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.
Baca Juga: Omon-Omon Target PAD Wisata Air Kalimalang
Tri menegaskan bahwa pembangunan Kalimalang bukan proyek yang dipaksakan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas kota dan membuka peluang perputaran ekonomi baru di wilayah perkotaan yang padat.
Tonggak Pembangunan dan Ambisi Identitas Kota
Proyek revitalisasi dimulai pada 21 Agustus 2025, ditandai peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemerintah berencana menjadikan Kalimalang sebagai ikon baru Kota Bekasi — simbol perubahan dari kota industri menuju kota modern dengan ruang publik yang layak.
Dalam konteks perencanaan kota, proyek ini sekaligus menjadi uji kredibilitas pemerintah dalam membangun fasilitas publik dengan pendekatan efisiensi dan transparansi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
