Bekasi – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Carwinda, meminta seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kecamatan dan desa untuk segera bergerak.
Carwinda menegaskan tidak ingin ada keterlambatan dalam pengawalan program strategis nasional tersebut di wilayahnya.
“Camat sebagai Kepala Satgas di kecamatan harus segera membentuk posko pengawasan. Saya tidak ingin ada kecamatan yang lambat,” ujar Carwinda saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Satgas MBG di Gedung Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut, Carwinda memaparkan delapan indikator utama yang harus dipenuhi agar Satgas MBG tingkat daerah dianggap berhasil. Indikator tersebut mencakup penerbitan Peraturan Bupati sebagai payung hukum.
Kemudian juga alokasi anggaran pendukung melalui APBD dan monitoring terpadu antar Perangkat Daerah (PD). Selain itu juga pelatihan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pembinaan sanitasi oleh Puskesmas serta inovasi sistem pelaporan berbasis digital.
Carwinda juga menyoroti aspek ekonomi lokal. Ia meminta pemasok bahan baku makanan diambil dari warga sekitar desa atau kecamatan. “Pastikan masyarakat lokal yang menjadi pemasok agar perekonomian di desa ikut maju,” tuturnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengungkapkan bahwa program MBG merupakan instrumen krusial dalam menekan prevalensi stunting. Berdasarkan data, angka stunting di Kabupaten Bekasi menurun dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen pada 2024.
“Target kita adalah di bawah 10 persen pada 2025. Saat ini masih ada 3.948 anak yang mengalami stunting berdasarkan data e-PPGBM,” kata Dwy Sigit.
Untuk menjamin transparansi, Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono menyatakan kesiapannya mendukung pemutakhiran data sasaran. Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Alamsyah memastikan verifikasi penerima dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain pengawasan distribusi, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong peningkatan kualitas dapur produksi melalui sosialisasi SPPG Award 2026. Asisten Administrasi Umum (Asda III), Iis Sandra Yanti, menjelaskan ajang ini bertujuan menilai standar keamanan pangan, kebersihan, dan inovasi menu dapur.
“Ini pemantik agar dapur-dapur SPPG di Bekasi tidak hanya memenuhi standar gizi, tapi juga mampu berprestasi di tingkat nasional,” kata Iis.
Sebagai penutup, Plh Sekda Carwinda memberikan instruksi tegas kepada para camat untuk segera melakukan validasi data penerima manfaat dan mengawasi distribusi mulai hari ini.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi Standar Tata Kelola dan Sanitasi (STKS) bagi setiap SPPG guna menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
