Penyebaran Covid-19 atau Virus Corona berdampak besar bagi ekonomi rakyat kelas menengah kebawah. Apalagi, setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan penutupan perkantoran, mal dan lainnya.
Anggota legislator Kota Bekasi Ahmad Ushtuchri menekan agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk lebih memperhatikan perekonomian rakyat kelas menengah kebawah menyusul terbitnya kebijakan-kebijakan menyikapi corona. Sebab, pembatasan atau imbauan dari kebijakan itu sangat berdampak besar bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian atau non gaji.
“Pantauan di lapangan setelah 2 minggu dilakukan study from home, work from home juga social distancing, kondisi ekonomi menurun drastis. Tempat usaha tutup, pelaku usaha kecil mengeluh, Ojol dan pekerja harian juga mulai mengeluh,” kata dia, Selasa (31/3/2020) kepada gobekasi.id
Di Kota Bekasi sendiri, Ustuchri meminta pemerintah setempat dapat menyiasati keadaan. Ia menyarankan dalam menyikapi wabah virus dengan kebijakan yang berpotensi mengusik perekonomian rakyat harus ada jaringan pengaman sosial. Jadi, tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD Pemprov, harus bersama-sama menanggulangi dampak ekonomi.
“Saya pribadi, PKB sendiri mendorong Pemkot untuk refoccusing dan realokasi anggaran untuk tanggap darurat medis. Di mana kebutuhan dana untuk APD dan kebutuhan peralatan medis lainnya dan saya minta diprioritaskan dan dibelanjakan,” jelasnya.
Sementara untuk pembatasan aktivitas masyarakat, kata Ushtucri, harus diantisipasi adanya kerentanan ekonomi, apalagi untuk rumah tangga terdampak.
“Kalau gubernur Jabar kan wacanakan 500 ribu perkepala keluarga, presiden keluarkan kartu sembako, kartu prakerja dan lain-lain
untuk kota Bekasi, saya rasa itu tidak bakal cukup,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata Ushtuchri, APBD Kota Bekasi mesti memperkuat bilangan-bilangan besaran anggaran tersebut dengan upaya refoccusing dan realokasi anggaran.
“Kita mendorong setidaknya 1 RT dalam satu bulan, paling tidak alokasi minimun kebutuhan fisik. Kalau mengacu ke hitungan industri ya hitungan UMK, sementara dari Jabar sediakan 500 ribu, pusat juga jumlahnya belum memadai.” ujarnya.
Pihaknya juga mendesak Banggar DPRD memanggil Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendetailkan hal ini dan mengubah alokasi anggaran karena payung hukumnya sudah ada.
“Menkeu sudah mengarahkan, presiden sudah memutuskan dan gubernur Jabar sudah merealokasi sekitar 15-19 trilyun dari 40-an trilyun APBD Jabar. maka Wali Kota Bekasi punya kewajiban yang sama,” jelasnya.
Ia berharap, wabah ini segera berlalu, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadhan di mana kebutuhan masyarakat akan sangat tinggi sementara harga-harga akan naik.
“Tentu saja social safety net ini diharapkan segera terealisasi realisasi baik secara jumlah dan kecepatan,” pungkasnya.
(FIR)
