Bekasi — Kurang dari seratus hari jelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 pada November mendatang, atmosfer Kota Bekasi tak ubahnya seperti hari-hari biasa. Kota satelit ini sibuk melayani rutinitasnya sendiri: deru mesin truk trailer yang meraung pelan di persimpangan, kepungan debu jalanan dari proyek beton yang belum rampung, serta bentangan papan reklame komersial yang bersaing memperebutkan perhatian para pelaju.
Tak ada tatanan visual khusus, tak ada ornamen penyambut, dan tak ada desir antusiasme yang menyiratkan bahwa kota berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa ini bakal menjadi panggung utama hajatan olahraga terakbar se-Jawa Barat.
Menyusuri koridor-koridor jalan protokol—mulai dari gerbang masuk Jalan Ahmad Yani, kawasan megah Summarecon, hingga sepanjang jalur utama Kalimalang yang menghubungkan Jakarta dan Kabupaten Bekasi—spanduk, baliho, maupun umbul-umbul Porprov nyaris mustahil ditemukan. Bahkan boneka maskot resmi Porprov yang seharusnya berdiri anggun menyapa warga di ruang-ruang publik, taman kota, dan stasiun kereta api, tak kunjung menampakkan batang hidungnya.
Farsa, seorang pengemudi ojek daring yang sehari-hari mangkal di sekitar Alun-Alun M. Hasibuan, mengaku sama sekali tidak mengetahui agenda besar tersebut. Menurutnya, jalanan kota hanya dipenuhi iklan perumahan, baliho politik, dan promosi minimarket, sementara aura kegiatan olahraga sama sekali tak terasa.
“Kalau tidak membaca berita di portal maupun media sosial, saya sama sekali tidak tahu kalau Kota Bekasi bakal jadi tuan rumah Porprov. Di jalanan cuma ada iklan perumahan, dan promo minimarket. Suasananya mati angin,” kata Farsa, Rabu (5/8/2026) yang mengaku sangat menyayangkan minimnya publikasi ajang olahraga terbesar di Jawa Barat tersebut.
Padahal, beban yang dipikul Kota Bekasi pada perhelatan kali ini tidaklah main-main. Sebagai salah satu tuan rumah utama, kota ini dijadwalkan menghelat persaingan sengit di 49 sub-cabang olahraga. Berdasarkan estimasi awal, ribuan atlet, pelatih, official, serta kontingen pendukung dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat dipastikan bakal menyerbu dan memadati Bekasi dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan ke depan.
Ketiadaan semarak publik ini memantik keraguan mendalam dari pelbagai kalangan mengenai kesiapan teknis maupun mental Pemerintah Kota Bekasi. Dalam standar modern penyelenggaraan event olahraga skala besar, kesuksesan tuan rumah tidak hanya diukur dari megahnya gelanggang atau kokohnya tribun penonton, melainkan dari sejauh mana sosialisasi mampu menyuntikkan antusiasme dan rasa kepemilikan ke tengah-tengah masyarakat. Tanpa keterlibatan warga, Porprov bernilai puluhan miliar ini berisiko terdegradasi menjadi sekadar pesta tertutup bagi kalangan birokrat, panitia, dan pengurus cabang olahraga semata.
Anggaran Fantastis dan Teka-Teki Lewat Hari
Ketidakjelasan atmosfer Porprov di Kota Bekasi kian janggal saat menilik kesiapan struktur dan sokongan finansial di balik layar birokrasi. Pengurus Besar (PB) Porprov Kota Bekasi sejatinya telah terbentuk jauh-jauh hari melalui Keputusan Wali Kota. Dari segi dukungan fiskal, modal yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi bernilai fantastis: mencapai Rp72 miliar.
Angka Rp72 miliar bukanlah modal kecil untuk skala acara tingkat provinsi. Alokasi jumbo ini semestinya sanggup menggerakkan mesin promosi kota secara masif sejak jauh hari. Secara teoritis, anggaran sebesar itu mampu membiayai kampanye media sosial yang agresif, pembuatan dekorasi kota di puluhan titik strategis, penyelenggaraan aktivitas pra-acara seperti lari santai atau pameran olahraga di kecamatan-kecamatan, hingga pembenahan infrastruktur pendukung di sekitar fasilitas olahraga.
Namun, fakta di lapangan justru menyajikan kepatiran. Pertanyaan besar pun menyeruak di tengah masyarakat: ke mana mengalirnya dana puluhan miliar tersebut jika untuk sekadar menyemarakkan jalanan kota dengan atribut Porprov saja Pemkot Bekasi tampak kelimpungan?
Sorotan kritis ini menghantam langsung pimpinan tertinggi panitia pelaksana. Jabatan Ketua PB Porprov Kota Bekasi diampu langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe. Sebagai orang nomor dua di jajaran pimpinan daerah Kota Bekasi, Abdul Harris memegang kendali penuh atas eksekusi operasional, koordinasi antar-dinas, hingga efektivitas penyerapan anggaran jumbo tersebut.
Gagapnya kerja panitia di bawah komando Abdul Harris mengindikasikan adanya celah besar dalam manajemen perencanaan dan skema penyerapan anggaran. Ketika hari H penyelengaraan kian merapat di bawah angka 100 hari, lambannya pergerakan PB Porprov berisiko menyeret nama baik Kota Bekasi ke dalam potensi kegagalan penyelenggaraan.
Para kritikus kebijakan publik menuding bahwa lambatnya eksekusi ini berpangkal dari kerumitan birokrasi internal dan lambannya proses pengadaan barang dan jasa. Ketika proyek-proyek publikasi dan promosi tertahan di meja administrasi, waktu terus menggerus peluang kota untuk membangun momentum.
Tamparan Bagi Jargon ‘Sport City’
Sepinya gaung Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi sekaligus menampar jargon politik yang selama ini diagungkan oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Dalam berbagai forum publik, spanduk kepemudaan, hingga pidato resmi daerah, Tri kerap menggembar-gemborkan ambisinya untuk menyulap Bekasi menjadi sebuah Sport City—sebuah kota modern berbasis industri, sarana, dan budaya olahraga yang terintegrasi.
Porprov Jabar 2026 seharusnya menjadi panggung pembuktian paling sahih dan monumental bagi Tri Adhianto untuk merealisasikan klaim politik tersebut. Status sebagai tuan rumah 49 sub-cabang olahraga adalah kesempatan emas yang jarang berulang untuk memamerkan fasilitas daerah, menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM, serta membangun citra baru kota.
Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara slogan manis di atas panggung dan eksekusi nyata di lapangan. Visi Sport City yang dipromosikan ke publik kini terancam menguap menjadi sekadar khayalan di atas kertas birokrasi.
Penyelenggaraan perhelatan olahraga yang gagal membangun keterlibatan publik hanya akan menegaskan tuduhan kritikus: bahwa konsep Sport City milik Pemkot Bekasi tak lebih dari jargon kosmetik tanpa fondasi perencanaan yang matang, komitmen anggaran yang terarah, dan kepemimpinan operasional yang tangguh.
Ancaman Terhadap Catur Sukses
Dalam tradisi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat, keberhasilan setiap daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah selalu diukur melalui empat parameter utama yang dikenal luas sebagai Catur Sukses, yaitu Sukses Prestasi, Sukses Administrasi, Sukses Penyelenggaraan, dan Sukses Ekonomi.
Dengan kondisi sosialisasi yang mati suri menjelang H-100, Kota Bekasi dipastikan telah mengalami kejanggalan dalam memenuhi dua indikator utama: Sukses Penyelenggaraan dan Sukses Ekonomi.
Pertama, lumpuhnya dampak ekonomi lokal. Tanpa sosialisasi yang gencar dan terstruktur sejak dini, pelaku UMKM, pemilik warung makan, sektor perhotelan, hingga industri kreatif lokal tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal dan lokasi pertandingan. Pesta olahraga yang menelan uang rakyat sebesar Rp72 miliar ini berisiko gagal memutar roda ekonomi kerakyatan. Kedatangan ribuan atlet dan official berpotensi hanya dinikmati oleh jaringan ritel modern raksasa dan hotel bintang.
Kedua, risiko maladministrasi anggaran. Menumpuknya alokasi anggaran yang belum tereksekusi di sisa waktu yang sangat sempit berpotensi memicu praktik “kejar tayang”. Pengeluaran anggaran secara terburu-buru di detik-detik akhir kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan hukum, mulai dari penunjukan langsung yang dipaksakan hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi.
Suara Dari Kalimalang
Melihat kondisi persiapan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya, kritik keras bertubi-tubi datang dari Gedung DPRD Kota Bekasi. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Achmad Rivai Syahid, menilai kinerja PB Porprov Kota Bekasi sejauh ini sangat lambat, kaku, dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan.
“Ini bukan sekadar urusan memajang spanduk, tapi soal harga diri Kota Bekasi sebagai tuan rumah. Jika di tingkat lokal saja warga tidak tahu ada Porprov, bagaimana kita bisa mengharapkan dukungan publik? PB Porprov tampak bekerja secara teknokatis-birokratis di atas kertas, tapi gagal total dalam membangun euforia dan rasa kepemilikan warga terhadap event ini,” kata Rivai, Rabu (25/8/2026).
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Bekasi ini menegaskan, jika panitia masih tampak enggan bergerak cepat, ia akan mengusulkan pemanggilan khusus melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami tidak bisa lagi menoleransi laporan di atas kertas yang mengklaim persiapan ‘sudah 90 persen’, padahal visualisasi di lapangan nol besar. Mana maskotnya? Mana semarak umbul-umbulnya? Kami menuntut PB Porprov membocorkan peta jalan (roadmap) publikasi mereka. Jangan sampai atribut promosi baru dipasang H-7 penyelenggaraan, itu namanya pemborosan yang sia-sia,” tegasnya.
DPRD menuntut PB Porprov membocorkan secara terbuka peta jalan publikasi mereka agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat promosi yang dilakukan secara mendadak menjelang hari H. Porsi anggaran publikasi dan sosialisasi dari total Rp72 miliar pun kini masuk dalam radar kecurigaan parlemen.
“Anggaran Rp72 miliar itu angka yang sangat fantastis dan bersumber dari uang rakyat. Secara ideal, setidaknya 10 hingga 15 persen dari total anggaran itu mengalir untuk sosialisasi, promosi, dan public engagement. Jika angkanya ada di kisaran itu, seharusnya Kota Bekasi sudah ‘diselimuti’ Porprov sejak H-150. Kami sedang membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PB Porprov untuk melihat apakah ada ketimpangan alokasi atau dana promosi ini justru ‘tersimpan’ karena lambatnya proses lelang/pengadaan,” tegasnya.
Fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi akan diperketat melalui audit berkala bersama Inspektorat Daerah. Rivai mengingatkan bahwa dana Rp72 miliar tersebut adalah amanah warga Kota Bekasi, bukan dana taktis untuk agenda rapat di hotel berbintang atau operasional internal panitia semata. Jika ditemukan pergeseran dana yang tidak masuk akal, DPRD mengancam akan membawa temuan tersebut ke BPK.
“Setiap rupiah harus rasional dan berbanding lurus dengan kualitas penyelenggaraan. Jika kami menemukan ada pergeseran anggaran yang tidak masuk akal atau dominasi belanja barang yang hanya dinikmati internal, DPRD tidak akan ragu membawa temuan ini ke lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK,” katanya tegas.
Tak berhenti pada persoalan anggaran, Rivai juga menyindir konsep Sport City yang diusung Wali Kota Tri Adhianto. Menurutnya, konsep tersebut masih sebatas lip service karena Sport City bukan sekadar memiliki stadion megah, melainkan tentang bagaimana menghidupkan ekosistem olahraga di tengah masyarakat.
“Visi Kota Bekasi sebagai Sport City yang digaungkan Saudara Wali Kota saat ini jujur saja, jauh kepanggang dari api, masih sebatas lip service dan jargon politis. Sport City itu bukan cuma soal punya Stadion Patriot Candrabhaga, tapi bagaimana menghidupkan budaya dan ekosistem olahraga di tengah masyarakat. Dengan kondisi persiapan Porprov yang dingin dan minim gaung seperti sekarang, Pemkot justru sedang mempertontonkan ketidaksiapan birokrasi dalam mengeksekusi visi pimpinannya sendiri. Ini sangat jauh dari harapan,” katanya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, DPRD mendesak Dinas Koperasi dan UMKM bersama PB Porprov segera merancang sentra kuliner dan kriya di sekitar lokasi pertandingan agar uang belanja kontingen tidak mengalir ke ritel raksasa modern.
“Bagaimana UMKM kita bisa memanen rezeki dari puluhan ribu atlet dan kontingen, kalau pedagang dan pelaku usahanya saja tidak diberi tahu kapan dan di mana venue pertandingan berlangsung? Ini blunder besar dari sisi manajemen event. DPRD mendorong agar Diskopukm bersama PB Porprov segera membuat sentra kuliner dan kriya Porprov di sekitar lokasi 49 Sub Cabor. Jangan sampai ribuan tamu datang, tapi uang belanja mereka justru mengalir ke ritel raksasa modern karena UMKM lokal tidak dilibatkan dan dipetakan sejak awal,” katanya.
Rivai bersikap sebagai langkah pressuring dan instruksi sisa waktu di bawah 100 hari ini adalah fase darurat. Langkah konkret yang ia lakukan dari DPRD adalah mendesak Wali Kota menerbitkan Instruksi Wali Kota yang mewajibkan seluruh jajaran dinas, kecamatan, kelurahan, hingga sekolah memajang atribut Porprov dan menggemakan event ini secara serentak dalam minggu ini juga.
“Membentuk Tim Pengawas Khusus DPRD yang akan turun langsung mengecek kesiapan fisik venue dan publikasi di 12 kecamatan. Jika dalam dua minggu ke depan tidak ada perubahan signifikan, kami menyarankan Wali Kota mengevaluasi total jajaran pelaksana di PB Porprov,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
