Jakarta — Pemerintah secara resmi merilis Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi anyar tersebut kini dapat diakses dan diunduh secara terbuka oleh publik melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, ketersediaan akses dokumen ini merupakan hak fundamental masyarakat. Kebijakan tersebut dibutuhkan oleh pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja guna memahami secara langsung setiap payung hukum yang mengikat hubungan kerja nasional.
Cakupan 313 Pasal dan Regulasi Komprehensif
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat sebanyak 313 Pasal yang terbagi ke dalam 23 Bab. Pengaturannya mencakup spektrum luas, mulai dari asas dan tujuan, perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Selain itu, sektor informal dan perluasan kesempatan kerja turut mendapat porsi pengaturan tersendiri.
Aspek hubungan kerja, pengupahan, K3, hubungan industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon dibahas secara rinci dalam UU ini.
Regulasi tersebut dilengkapi pula dengan aturan pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup demi menjamin kepastian hukum.
Tahapan Pengesahan dan Status Peraturan Pelaksana
Lahirnya regulasi ini diawali oleh persetujuan bersama RUU Pelindungan Ketenagakerjaan antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan serta mengundangkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. UU ini dinyatakan langsung berlaku efektif sejak tanggal pengesahannya.
Terkait aturan turunan, seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku. Namun, hal tersebut hanya mengikat sepanjang isi dan substansinya tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pemahaman terhadap substansi regulasi dipandang sangat penting oleh Menaker Yassierli agar tercipta iklim kerja yang berkeadilan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Penjaminan hak pekerja dipastikan oleh Menaker bakal mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, sejak persiapan memasuki pasar kerja hingga masa purna tugas.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” tuturnya.
Bagi masyarakat yang ingin menelaah pasal demi pasal secara utuh, salinan resmi dokumen UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat diunduh secara bebas melalui tautan resmi JDIH Setneg pada situs https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
