Bekasi  

Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Mochtar Mohamad sebagai Saksi Soal Dugaan Korupsi KSO PT Migas

Bekasi - Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad. Foto: Ist
Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad. Foto: Ist

Bekasi — Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Bekasi periode 2008–2010, Mochtar Mohamad, pada Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Pertamina EP selama kurun waktu 2009 hingga 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa saksi berinisial MM selaku mantan kepala daerah Kota Bekasi tersebut telah hadir memenuhi panggilan penyidik. Keterangan saksi digali guna memperkuat konstruksi pembuktian serta melengkapi berkas perkara penyidikan yang tengah berjalan.

Perkara yang tengah diusut Kejaksaan Agung ini berawal dari pengelolaan sumur minyak dan gas bumi di wilayah Kota Bekasi yang menggandeng pihak swasta maupun perusahaan asing.

Berdasarkan temuan awal penyidik, pelaksanaan kerja sama operasi tersebut terindikasi kuat melanggar berbagai prosedur dan ketentuan perizinan, mulai dari pembentukan perusahaan mitra yang tergolong baru hingga pengabaian izin resmi kepada lembaga legislatif maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berita Bekasi Lainnya  Jasa Marga Imbau Pengguna Jalan Hindari Puncak Arus Balik Hari Minggu

Akibat penyimpangan tata kelola dan pelanggaran mekanisme aturan tersebut, operasional kerja sama yang semestinya menghasilkan keuntungan justru berujung pada defisit keuangan.

Dugaan tindak pidana korupsi ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun yang tidak hanya membebani anggaran perusahaan daerah, tetapi juga merugikan pihak PT Pertamina EP.

Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan Agung masih terus mendalami keterangan para saksi dan belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Kejaksaan Agung memastikan seluruh rangkaian tahapan penyidikan dijalankan secara profesional, independen, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Kutipan Utama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Kepastian pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad serta komitmen integritas penyidikan disampaikan langsung oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Berita Bekasi Lainnya  Pria Ditemukan Meninggal di Pos Keamanan Perumahan Mega Regency Serang Baru

“Kamis 19 November 2026, Tim Dirdik Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009-2024. Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudara MM selaku Mantan Kepala Daerah Bekasi,” ujar Anang Supriatna.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dengan mengedepankan akuntabilitas.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tuturnya.

Sebelumnya, Anang juga telah memaparkan konstruksi pelanggaran prosedur perizinan serta besarnya taksiran kerugian keuangan negara akibat penyimpangan kerja sama tersebut.

“Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua. Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini untung malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan,” pungkas Anang.

Berita Bekasi Lainnya  Diduga Tak Bayar Jasa Open BO dan Dituduh Jambret, Pemuda di Cikarang Selatan Tewas Dihakimi Massa

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak  berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses  berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *