Bekasi  

Kalimalang Jadi Proyek Bisnis BUMD Bekasi, Sejauh Mana Kepastian Hukumnya?

Bekasi - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat meresmikan Wisata Air Kalimalang. Foto: Ist/Gobekasi.id.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat meresmikan Wisata Air Kalimalang. Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi — Proyek pengembangan wisata air di aliran Kalimalang yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bekasi, PT Mitra Patriot, kembali menuai sorotan.

Kali ini, isu krusial yang dipersoalkan tidak sekadar menyangkut kelayakan konsep wisata maupun potensi pendapatan asli daerah (PAD), melainkan kejelasan landasan hukum pemanfaatan kawasan dan sumber daya air yang secara kewenangan berada di bawah pengelolaan Perum Jasa Tirta II (PJT II).

Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, mempertanyakan keberadaan serta keabsahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Mitra Patriot dan PJT II selaku badan usaha milik negara (BUMN) pengelola sumber daya air.

Ia mendesak pemerintah daerah beserta pengelola proyek untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik dasar hukum operasional komersial di kawasan perairan tersebut, mengingat penugasan dari kepala daerah kepada BUMD tidak serta-merta menghapus kewenangan BUMN atas aset negara yang dikelolanya.

Kepatuhan Regulasi Sumber Daya Air dan Persetujuan Lingkungan

Dalam pandangannya, aspek administratif antara penugasan pemerintah daerah, persetujuan pemanfaatan aset negara, dan izin penggunaan sumber daya air untuk kepentingan bisnis memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.

Pemanfaatan perairan untuk aktivitas komersial seperti pengoperasian wahana kapal wisata wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024.

Berita Bekasi Lainnya  Tri Adhianto Lantik Sekda Baru dan Tegaskan Efisiensi Lintas OPD

Selain perizinan sumber daya air, Forkim menuntut kejelasan dokumen persetujuan lingkungan—baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)—sesuai skala kegiatan.

Kajian sejak tahap perencanaan dinilai mutlak diperlukan guna mengantisipasi pengelolaan limbah, keselamatan pengunjung, lalu lintas kapal, serta memastikan fungsi utama irigasi dan sumber daya air Kalimalang tidak terganggu.

Desakan Transparansi Keuangan dan Belajar dari Polemik Mural Tol Becakayu

Pemerintah Kota Bekasi dan PT Mitra Patriot diminta membuka nilai investasi, sumber pembiayaan, besaran kontribusi ekonomi yang disetorkan kepada PJT II, hingga mekanisme pembagian keuntungan dari operasional wisata air agar publik dapat mengukur manfaat riil proyek tersebut bagi keuangan daerah.

Mulyadi turut mengingatkan kembali peristiwa somasi terkait pembuatan mural di tiang-tiang beton Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) sebagai preseden penting mengenai batas kewenangan pemanfaatan infrastruktur.

Jika aktivitas seni nonkomersial pada fasilitas publik saja dapat memicu persoalan hukum dan administratif akibat belum tuntasnya izin pengelola aset, maka proyek wisata air yang berorientasi bisnis seharusnya memiliki kepastian hukum yang jauh lebih terang sebelum beroperasi.

Atas dasar itu, Forkim mendesak instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan izin dan tata kelola investasi proyek tersebut.

Berita Bekasi Lainnya  Pelunasan Utang DAMRI oleh PT Mitra Patriot dan Jejak Bus Transpatriot yang Dijual

Tuntutan keterbukaan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PT Mitra Patriot dan Perum Jasa Tirta II disampaikan langsung oleh Ketua Umum Forkim, Mulyadi, pada Jumat (20/11/2026).

“Pertanyaannya sederhana, apakah PT Mitra Patriot sebagai BUMD Kota Bekasi sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan PJT II untuk pemanfaatan kawasan dan sumber daya air Kalimalang? Kalau memang sudah ada, buka kepada publik. Kalau belum ada, atas dasar hukum apa kegiatan wisata air tersebut dijalankan?” ujar Mulyadi.

Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar memisahkan secara tegas antara mandat penugasan internal BUMD dan kewenangan hukum pemilik maupun pengelola aset negara.

“Jangan sampai pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan penuh hanya karena proyek tersebut dijalankan oleh BUMD. Harus dibedakan antara penugasan pemerintah daerah, perjanjian pemanfaatan aset, dan persetujuan penggunaan sumber daya air. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jangan hanya sibuk membangun wahana kapal wisata dan menjual konsep destinasi baru. Legalitas pemanfaatan air, persetujuan lingkungan, keselamatan operasional, dan tanggung jawab pengelolaan harus dijelaskan terlebih dahulu. Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh persyaratan tersebut sudah dipenuhi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mulyadi menuntut keterbukaan skema bisnis BUMD serta menyinggung kembali polemik pemanfaatan tiang Tol Becakayu di masa lalu sebagai pengingat pentingnya tertib administrasi.

“BUMD itu dibentuk untuk memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat, bukan sekadar menjalankan proyek bisnis tanpa keterbukaan. Kalau menggunakan sumber daya air yang dikelola BUMN, harus jelas siapa mendapatkan apa, berapa kontribusinya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Mural saja sempat disomasi, itu sifatnya seni. Apalagi ini yang dibisniskan,” tuturnya.

Berita Bekasi Lainnya  DPRD Bekasi Ingatkan Pemkot Soal Risiko Wisata Air Kalimalang

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata daerah tidak boleh mengorbankan fungsi vital pengelolaan sumber daya air dan kepastian regulasi.

“Kalimalang bukan sekadar objek wisata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Di dalamnya ada fungsi pengelolaan sumber daya air, kepentingan publik, dan tanggung jawab negara. Jangan sampai kepentingan komersial berjalan lebih cepat daripada kepastian hukumnya,” pungkasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak  berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses  berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *