Bekasi  

Kawal Rekomendasi UMK dan UMSK 2027 ke Gubernur Jabar, Buruh Bekasi Minta Pemprov Tidak Ubah Hasil Pleno Depeko

Bekasi - Massa buruh Bekasi bertolak ke Jakarta melintasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (24/9/2026). Foto: Septian/Gobekasi.id.
Massa buruh Bekasi bertolak ke Jakarta melintasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (24/9/2026). Foto: Septian/Gobekasi.id.

Bekasi — Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi resmi merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2027 sebesar 8,01 persen atau bertambah Rp480.615 menjadi Rp6.480.058, yang berpotensi menempatkan Kota Bekasi sebagai pemilik upah minimum tertinggi di Indonesia.

Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat pleno alot yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja hingga Sabtu (21/11/2026) pagi.

Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwadi, mengonfirmasi bahwa penetapan angka tersebut ditempuh lewat mekanisme pemungutan suara (voting).

Namun, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memilih melakukan aksi walk out dan menolak menandatangani berita acara setelah kalah dalam proses voting tersebut. Meski demikian, hasil keputusan rapat pleno tetap dinyatakan sah secara prosedural karena ditandatangani oleh unsur-unsur yang menyepakati.

Dengan rekomendasi kenaikan menjadi Rp6.480.058, besaran UMK Kota Bekasi 2027 tercatat unggul Rp52.403 dibandingkan wilayah tetangganya, Kabupaten Bekasi, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 8,23 persen (bertambah Rp488.770) menjadi Rp6.427.655.

Kenaikan upah yang mendekati angka Rp500.000 per bulan ini diharapkan mampu menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Berita Bekasi Lainnya  Polres Metro Bekasi Raya Gandeng Kadin dan APINDO, Sinkronkan Perlindungan Pelajar dan Kebutuhan Industri

Selain merumuskan UMK umum, Depeko Bekasi turut menyepakati rekomendasi besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2027 yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi industri:

Sektor 1: Mendapat tambahan 0,55 persen atau Rp35.640 dari UMK, sehingga total upah menjadi Rp6.515.698.

Sektor 2: Mendapat tambahan 0,45 persen atau Rp29.160 dari UMK, sehingga total upah menjadi Rp6.509.218.

Sektor 3: Mendapat tambahan 0,35 persen atau Rp22.680 dari UMK, sehingga total upah menjadi Rp6.502.738.

Kawal Pengesahan ke Gubernur Jawa Barat Sebelum Batas Akhir 25 November

Guna mengantisipasi tenggat waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota yang jatuh pada 25 November 2026, tim Depeko Bekasi bergerak cepat menyerahkan berkas rekomendasi tersebut kepada Wali Kota Bekasi pada Sabtu (21/11/2026) untuk segera diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

Jajaran serikat pekerja di Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses pengesahan di tingkat provinsi.

Berkaca dari sengketa UMSK pada tahun sebelumnya yang sempat berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan dimenangkan oleh pihak buruh, serikat pekerja berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengubah formulasi maupun nominal yang telah diputuskan di tingkat daerah.

Berita Bekasi Lainnya  Videotron di Jalan Ahmad Yani Bekasi Terbakar, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Apabila proses penetapan oleh Gubernur Jawa Barat berjalan lancar, struktur UMK dan UMSK Kota Bekasi Tahun 2027 akan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.

Kronologi jalannya pemungutan suara yang berujung pada aksi walk out Apindo serta keabsahan berita acara rapat pleno disampaikan langsung oleh Ketua DPC FSBDSI Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwadi, saat ditemui di Bekasi, Sabtu (21/11/2026).

“Apindo sempat ikut voting. Tapi begitu Apindo kalah akhirnya dia walk out. Tidak ikut tanda tangan berita acara, tetapi tetap mengikuti voting-nya. Meski tanpa tanda tangan Apindo, hasil voting resmi dicanangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh unsur yang menyepakati,” ujar Purwadi.

Ia juga menyampaikan harapan besar kalangan pekerja atas besaran kenaikan upah tersebut serta rencana percepatan penyerahan berkas rekomendasi kepada Wali Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat.

“Harapan kami, teman-teman buruh paling tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan kenaikan sekitar Rp500.000 per bulan. Mudah-mudahan kehidupan teman-teman buruh semakin baik dan sejahtera. Rencana besok, Sabtu, walaupun libur, teman-teman Depeko langsung ke Pak Wali Kota untuk meminta tanda tangan dan langsung mengantarkan berkas ke Gubernur Jawa Barat,” jelasnya.

Berita Bekasi Lainnya  Dianggap Inkonstitusi, Konkoorcab XX Jabar di Demo PMII se-Jabar

Menutup keterangannya, Purwadi meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghormati hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Bekasi, khususnya terkait nilai UMSK yang dinilai sangat proporsional.

“Harapan kami tidak ada perubahan karena nilainya juga tidak terlalu signifikan. Ada yang 0,55 persen, 0,45 persen, dan 0,35 persen. Saya pikir tidak ada masalah kalau untuk nilai itu,” pungkasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak  berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses  berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *