Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menghadapi kondisi keuangan yang cukup kritis. Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, peminjaman ke bank menjadi salah satu opsi terakhir yang tengah dipertimbangkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengungkapkan bahwa meskipun rencana peminjaman tersebut belum direalisasikan, skenario tersebut tetap disiapkan apabila kondisi memburuk.
“Rencana pinjaman memang disiapkan sebagai pilihan terakhir. Tapi hingga kini belum dilakukan karena kondisi keuangan masih bisa ditangani,” jelas Hudaya, Kamis (10/4/2025).
Hudaya menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat dan provinsi, pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Namun, ketidakseimbangan antara waktu belanja dan waktu masuknya pendapatan menjadi tantangan tersendiri.
“Awal Maret kemarin belanja untuk infrastruktur dan lainnya tetap berjalan, tapi pemasukan belum sepenuhnya masuk,” jelasnya.
Tahun ini, APBD Kabupaten Bekasi tercatat sebesar Rp8,4 triliun, namun dana tersebut bersifat potensi, belum seluruhnya tersedia secara kas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengaku belum mendapat informasi resmi terkait rencana peminjaman tersebut. Meski begitu, ia menilai langkah tersebut sah-sah saja asalkan untuk kepentingan produktif.
“Selama pinjaman untuk hal produktif dan tidak konsumtif, saya kira itu wajar. Yang penting memberi dampak positif bagi daerah,” katanya.
Ade juga menyoroti beban belanja pegawai yang meningkat tajam, terutama pasca pengangkatan sekitar 9.000 PPPK, yang menyebabkan anggaran gaji dan tunjangan kinerja menembus lebih dari 30 persen APBD.
“Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan menggali potensi-potensi pendapatan baru,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
